Rabu, 05 April 2017

Setya Novanto & Anas Urbaningrum Yang Namanya Masuk Kasus Korupsi e-KTP Besok Dipanggil Dan Hanya Dijadikan Saksi


VIP99NEWS- Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan 10 saksi dalam sidang lanjutan dugaan perkara korupsi KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, saksi-saksi tersebut antara lain bekas Ketua Fraksi Partai Golkar yang kini jadi Ketua DPR RI Setya Novanto, Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Setya Novanto dan Anas Urbaningrum adalah otak dari pembagian uang korupsi e-KTP.

Dalam dakwaan tersebut disebutkan peran Setya Novanto terkait proses penganggaran.
Setya Novanto mengatakan dukungannya dalam pembahasan KTP elektronik dan akan koordinasi dengan pimpinan fraksi.

Dukungan tersebut disampaikan Setya Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR RI saat menerima Irman dan Andi Narogong, pengusaha yang sering wara wiri di Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.

Setelah beberapa kali pertemuan, diperoleh kesepakatan bahwa DPR RI akan menyetujui anggaran pengadaan KTP elektronik dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih Rp 5,9 triliun yang pembahasanya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Guna merealisasikannya, Andi Agustinus membuat kesepakatan dengan Setya Novaanto dan Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin tentang penggunaan anggaran Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak 11,5 persen akan digunakan:

Sebesar 51 persen atau senilai Rp 2,66 triliun untuk belanja modal dan belanja riil pembiayaan proyek. Sedangkan sisanya 49 persen atau senilai Rp 2,55 triliun akan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk Irman dan Sugiharto mendapatkan 7 persen atau Rp 365,4 miliar, anggota Komisi II Rp 5 persen atau Rp 261 miliar, Setya Novanto dan Andi Narogong mendapatkan 11 persen atau sekitar Rp 575,2 miliar, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin mendapatkan sebesar 11 persen atau Rp 572,2 miliar.

Saksi lain yang akan dihadirkan adalah Achmad Fauzi, Dudy Susanto, Ade Komarudin, Anang Sugiana Sudiharjo, Suciati, Markus Nari, Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, dan Yimmy Iskandar Tedjasusila.

Seluruh saksi akan diperiksa untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sementara Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Negara disebut menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triiun anggaran penggadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Anies Dilaporkan Atas Tuduhan Fitnah ke Polda Metro Jaya Oleh Pengacara Ahok-Djarot


VIP99NEWS- Hari ini, Rabu (5/4/2017) tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur DKi jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat melaporkan calon guberur DKi Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Basuki - Djarot, Pantas Nainggolan mengatakan Anies dituding telah menyampaikan informasi yang diduga mengarah pada fitnah kepada masyarakat, soal adanya penggusuran 300 kampung di wilayah Jakarta.

Pantas mengatakan data dan informasi yang disampaikan Anies sama sekali tidak benar.

"Itu semua bohong, tidak benar dan fitnah. Tidak ada satu lokasi penggusuran di Jakarta. Yang ada hanyalah titik-titik penertiban misalnya reklame liar, pedagang kaki lima, dan PMKS, bangunan di atas air. Jadi tidak ada penggusuran, yang ada hanyalah penertiban dalam rangka memberikan pelayanan ke warga Jakarta. Itu yang mau saya luruskan," kata Pantas di SPKT Polda Metro Jaya.

Ditambahkan Pantas, Anies dianggap telah memanipulasi data, kemudian disampaikan kepada publik."Data yang menyatakan tidak ada penggusuran dan tidak ada satu kampung pun yang digusur. Sementara Anies menyebutkan 300 kampung," ujar Pantas.

Pernyataan Anies yang dianggap fitnah tersebut, tambah Pantas, disampaikan sebelum putaran pertama Pilkada DKI Jakarta diselenggarakan pada 15 Februari lalu.

Dalam laporannya, Pantas menyodorkan barang bukti berupa rekaman video, flashdisk, dan data yang menyatakan tidak ada penggusuran dan tidak ada satu kampung pun yang akan digusur.

Dalam Laporan polisi bernomor LP /1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 April 2017 Anies dijerat Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Selasa, 04 April 2017

TERUNGKAP..!! Alasan Media Mainstrem Yang Tidak Meliput Dakwah Dr Zhakir Naik Karena ini...


VIP99NEWS- Terungkap kenapa media mainstrem tidak mempublikasikan pemberitaan aktivitas dakwah Dr. Zhakir Naik yang diadakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan di di Auditorium Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Media cetak dan media elektronik lebih mengutamakan berita tentang sidak ahok atas penistaan agama dan ulama  yang belakangan ini sering di siarkan di berbagai media dan menjadi topik utama.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa tidak adanya media elektronik dan media cetak yang menyiarkan ataupun menanyangkan kegiatan dakwah Dr. Zhakir Naik dikarenakan hal tersebut bisa membuat pasangan calon gubernur DKI Ahok-Djarot bisa merosotnya dukungan publik terhadap mereka.

Berita yang sedang viral dimedia sosial Facebook dan Youtube yang mempublikasikan salah satu pendukung ahok yang menanyakan tentang calon pemimpin yang non muslim tapi jujur dan banyak membangun mesjid serta membuat masyarakat miskin sejahtera menjadi heboh, karena jawaban dari Dr. Zhakir Naik yang menyebutkan salah satu calon pemimpin DKI adalah seorang munafik karena dia membangun mesjid tapi tidak sholat di mesjid yang dia bangung.

Dr. Zhakir Naik juga menyebutkan tidak bolehnya umat islam dipimpin atau memilih pemimpin kafir (non muslim) dikarenakan dilarang didalam al-qur'an dan surat al-maidah ayat 51. Disebut juga oleh Dr. Zhakit Naik harus memilih pemimpin yang sholat karena sholat adalah cara mendekatkan diri kepada Allah swt. Bagaimana mungkin umat islam memilih pemimpin non muslim yang tidak sholat dan tidak menjalankan perintah allah swt serta tidak seiman dan tidak beriman pada allah swt, semua itu bertentangan dengan ajaran umat islam.

Kutipan yang menarik dari jawaban Dr. Zhakir Naik iyalah "anda pilih uang atau iman" maksud dari kalimat itu adalah pilihlah pemimpin yang seiman karena pemimpin yang beriman kepada allah swt akan menjalankan perintah Nya sesuai yang tertuang dalam al-qur'an

Kegiatan dakwah Dr. Zhakir Naik membuat para pendukung ahok yang muslim mulai berpikir untuk kembali memilih pemimpin yang non muslim.

Minggu, 02 April 2017

JALAN BUNTUH..!!! Dapat Ancaman Dari Partai Politik, Maryam Cabut BAP Kasus Korupsi e-KTP


VIP99NEWS- Direktur Eksekutif FITRA Yenni Sucipto menduga Politikus Hanura Miryam S Haryani mendapatkan tekanan saat bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Miryam mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) kasus e-KTP.

"Kita nilai hanya bukti disampaikan perkataan dalam bukti otentik, miris di pengadilan, mencabut tiba-tiba," kata Yenni usai diskusi di D Hotel, Jakarta, Minggu (3/4/2017).

Yenni mengatakan sejumlah kemungkinan bisa menjadi alasan Miryam mencabut keterangan dalam BAP. Ia menyebut Miryam kemungkinan mendapat tekanan dari luar seperti partai politik atau elit di luar partai.

"Bentuk tekanan bervariasi, untuk menyelamatkan orang bagian dari situ (korupsi e-KTP), ini harusnya tegas di penegakan hukum," ujar Yenni.

Menurut Yenni, saksi penting bukan hanya Miryam dapat mengajukan perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban).

Saksi-saksi, kata Yenni, yang mengetahui proses perencanaan, pembahasaan dan pelaksanaan.
"Ini ranah politis tidak main-main," kata Yenni.

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi Hanura, Miryam S Haryani mencabut BAP atas penyidikan proyek korupsi e-KTP.

Pencabutan itu dilakukan saat Miryam memberikan kesaksian dalam persidangan ketiga korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan Tipikor.
Miryam beralasan mencabut BAP karena keterangan yang dibuatnya karena dia mendapat tekanan dari penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bantah penyidiknya melakukan penekanan pada Miryam.
"Kami yakin itu tidak terjadi, kami bekerja profesional. Soal itu akan kami buktikan dipersidangan minggu depan," ujar Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Zakir Naik Membenarkan Larangan Pilih Pemimpin Non Muslim, Sholat Saja Tidak Apalagi Beriman Pada Allah


VIP99NEWS- Ulama kondang asal India, Dr Zakir Naik, saat berbicara di Kota Bandung hari ini, turut mengomentari pilihan pemimpin yang ideal untuk umat muslim. Hal itu dikatakan Zakir saat menjawab pertanyaan peserta safari dakwah bernama Ira Sofia. Pertanyaan dilontarkan seputar surat Al Maidah yang membahas soal kewajiban muslim memilih pemimpin.

Kata Zakir, hak memilih pemimpin dari non muslim hanya menjadi solusi alternatif jika tidak ada pilihan lain. Kata Zakir, pada Surat Al Maidah, tertera jelas umat muslim wajib tak boleh memilih pemimpin dari non muslim karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk meminta perlindungan kepada non muslim.

"Jangan jadikan non muslim sebagai pemimpin, kalau ada pilihan lain. Kalau menjadikan non muslim sebagai pemimpin, maka kita tak akan dapat pertolongan Allah," kata Zakir di aula Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Jawa Barat, Minggu 2 April 2017.

Ditegaskan, hal tersebut wajib dijalankan pemeluk Islam, karena alquran jelas merupakan petunjuk bagi orang-orang yang yakin. "Saya katakan sekali lagi, muslim tak boleh memilih non muslim, walaupun mungkin pemimpin itu melakukan pembangunan," terangnya.

Zakir menilai, meski pemimpin non muslim memberikan kontribusi positif seperti pembangunan dengan membangun fasilitas ibadah, menekan angka kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, tetap tidak menjalankan ibadah salat.

"Dia membuat masjid, tapi apa artinya kalau pemimpin itu tidak salat? Allah mengatakan dalam alquran, kesuksesan bukan membangun gedung dan jalan, tapi sukses yang sebenarnya adalah iman. Ya, Iman percaya pada Allah."

Jika anjuran tersebut tidak diindahkan dengan mengikuti orang non muslim yang tak sepaham dengan umat muslim, orang itu dikatakan Zakir telah melakukan kesalahan.

Sabtu, 01 April 2017

Upaya Pemerintah Lemahkan Ulama Dengan Alasan "Proyokatif", Tapi Tidak Memiliki Bukti Yang Kuat. Dituding Pemerintah Berpihak Pada Ahok

VIP99NEWS- Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ikut berkomentar soal penangkapan penggagas aksi 313 yakni Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath dan empat orang lainnya.

Ia menilai penangkapan tersebut berlebihan dan dapat membuat masyarakat menduga adanya keberpihakan pemerintah dengan terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Publik menilai bahwa itu salah satu bentuk keberpihakan juga terhadap Ahok. Nah kalau kita lebarkan lagi, Ahok ini kan selama ini kelihatan sering menebarkan kebencian terhadap Islam. Dikit-dikit yang dihajar ulama dan segala macam," ujar Doli di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

Doli menuturkan semua masyarakat memiliki hak untuk bebas menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, ia menilai aksi yang disampaikan massa pada 313 dan sebelum-sebelumnya tidak menyalahi aturan.

"Dan nggak ada yang salah kan kalau kita lihat mulai dari 1410, 411, 212, 112, 212 jilid 2 sampai 313 yang kemarin, ada nggak yang mencederai aturan-aturan yang selama ini berlaku dalam konteks menyampaikan aspirasi? kan nggak ada," kata dia.

Doli merasa heran, selalu ada pihak-pihak yang ditangkap ketika aksi.

"Tapi anehnya setiap ada aksi-aksi itu pasti ada yang ditangkap," ucap Doli.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah tidak menyalahkan publik, jika ada tudingan terkait keberpihakan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Atau juga punya motif yang sama dengan Ahok, yaitu tidak suka dengan umat Islam. Jangan disalahkan publik menilai seperti itu," tandasnya.

Untuk diketahui, Al Khaththath ditahan dan disangkakan melanggar Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Selain Al Khaththath, polisi juga menangkap ZA, IR, V, dan M. Oleh polisi, V dan M dituduh melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sebab, keduanya dinilai pernah menyiarkan perkataan yang menghina etnis tertentu.

Upaya Kampanye..!! Setya Novanto: Pak Ahok Hormati Umat Islam Sebagai Mayoritas


VIP99NEWS-  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menggelar pertemuan tertutup dengan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Ahok, pertemuan itu guna membahas strategi pemenangan mereka di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Ketua Umum menyampaikan bagaimana untuk memenangkan pertarungan ini dalam waktu yang begitu pendek. Strateginya Pak Sekjen lebih tahu," kata Ahok di kediaman Setnov, Jakarta, Sabtu 1 April 2017.

Di tempat yang sama, Idrus menyebut salah satunya yaitu mengedepankan strategi, bahwa Ahok telah berkomitmen untuk memajukan umat Islam di Jakarta.

"Pak Ahok tadi menyampaikan kepada kami bahwa kalau kita ingin DKI Jakarta ini maju maka umat Islam harus kita majukan. Kenapa? Karena mayoritas muslim di Indonesia. Termasuk di DKI Jakarta orang Islam," kata dia.

Golkar pun akan turut mensosialisasikan program tersebut hingga ke tingkat RT dan RW.

"Pernyataan Pak Basuki tadi bahwa kalau kita ingin memajukan Jakarta syarat yang kedua adalah kita harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kepada umat Islam. Karena umat Islam agama mayoritas dan pak ahok menghormati umat islam," ujarnya.

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan digelar pada 19 April 2017. Pasangan calon yang akan bertarung adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.