Tampilkan postingan dengan label News Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Mei 2017

Setelah Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Ormas Mana Lagi Yang Akan Dibubarkan.? Keputusan Jokowi Melalui Wiranto Tuai Banyak Kecaman Pengamat Politik.

Penjelasan Wiranto tentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir indonesia (HTI) kepada para awak media.

VIP99NEWS-. Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto.

Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait proses pembubaran HTI.

Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI anti- Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

"Sekarang kalau kami dibilang anti- Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti- Pancasila?" ujar Ismail Rabu (3/5/2017).

Ismail juga mengaku bingung atas wacana pembubaran HTI.

"Kami tidak tahu apa masalahnya sehingga harus dibubarkan? HTI itu bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum," ujar Ismail.

"Kalau mengikuti peraturan, disebutkan bahwa pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan. Ya tapi sebelum ke sana, kami harus tahu dahulu apa yang menjadi persoalan," lanjut dia.

Ismail sekaligus mengonfirmasi bahwa HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat.

Kamis, 04 Mei 2017

KPK Didesak Profesional Ungkap Kasus Besar Terkait Korupsi, Hak Angket Tidak Bisa Melemahkan Kinerja Institusi KPK


VIP99NEWS-. Meski tengah dibayangi hak angket DPR, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus bekerja membongkar skandal korupsi di Tanah Air dan tidak terpengaruh.

Menurut mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, KPK harus terus berkomitmen bekerja mengungkap kasus korupsi yang tengah diselidikinya. Sekali lembaga itu menutupi satu kasus, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan KPK.

"Kalau ada yang ditutup-tutupi lalu ada (pihak) yang membuka maka remuk, jatuh KPK," kata Busyro saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

KPK menurut Busyro, tidak tepat untuk terpengaruh oleh hak angket yang digulirkan DPR. Sebagai lembaga, KPK menurutnya adalah lembaga independen yang tidak bisa dikendalikan begitu saja oleh hak angket.

"Undang-undangnya begitu, jadi (KPK) bukan menjadi objek angket itu. Objek angket itu ya aparat penegak hukum di bawah pemerintah, kepolisian, kejaksaan. Pengadilan saja tidak bisa," ucap Busyro.

Busyro menambahkan, dengan dukungan dari banyak pihak, KPK menurut dia juga harus membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh hak angket itu.

"Tidak terpengaruhnya (harus) konkret, yaitu tidak hanya kasus EKTP yang dituntaskan, tapi juga kasus lain harus dibongkar dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Rabu, 03 Mei 2017

Fahri Hamza Terlalu Paksakan Hak Angket Dan Ketuk Palu Secara Sepihak, Kini Dia Dilaporkan KPK Yang Upayah Lemahkan Institusi KPK


VIP99NEWS-. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan dari koalisi masyarakat sipil terkait Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dianggap menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Hal ini lantaran Fahri dianggap secara sepihak mengetok palu persetujuan hak angket terkait atas penyidikan korupsi e-KTP.

"Laporan yang masuk pastinya kami tindaklanjuti, kami telaah. Kami akan lihat mana saja unsur yang membentuk Pasal 21 UU Tipikor. Karena yang dilaporkan terkait dengan indikasi obstruction of justice," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (3/5/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal kelanjutan laporan itu karena harus dipelajari dulu, ‎apakah tindakan Fahri dalam memimpin sidang paripurna bisa disebut menghalangi penyidikan atau tidak.

"Tentu harus dikaji lebih jauh, apa saja yang kemudian diduga menghambat proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil yakni ICW, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem mengadukan Fahri Hamzah ke KPK karena dianggap menghalangi penyidikan e-KTP melalui ketok palu hak angket di sidang paripurna.

Ini menyusul Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan sidang paripurna mengetok palu persetujuan hak angket. Padahal dalam sidang tersebut, masih ada sejumlah anggota dewan yang menyampaikan interupsi atas hak angket itu.

Atas tindakannya itu, Fahri dinilai‎ menyalahgunakan wewenang saat memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket pada Jumaat (28/4/2017).

Fahri juga dianggap melanggar Pasal 21 UU Tipikor, karena dianggap melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice karena tidak adanya musyawarah maupun mekanisme voting dalam memutuskan hak angket untuk KPK.

Sabtu, 29 April 2017

Jika Ahok-Djarot Tidak Ada Gugatan ke MK, KPU Resmi Tetapkan Gubernur Terpilih 5 Mei


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI akan mengesahkan pasangan calon yang unggul dalam penghitungan rekapitulasi suara. Jika tidak ada gugatan keberatan dari tiap paslon maka pengesahan pasangan Gubernur dan Wagub DKI itu akan dilangsungkan Mei nanti.

"Kalau selama tiga hari itu tidak ada keberatan ke MK maka KPU akan sahkan gubernur-wakil gubernur terpilih pada hari Jumat, tanggal 5 Mei," kata Ketua Sumarno usai acara rekapitulasi di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017).

Sumarno menyebut tanggal 5 Mei dipilih karena hari kerja baru terhitung pada Selasa (2/5). Sehingga, ada waktu tiga hari kerja pada 2-5 Mei bagi tim paslon mengajukan gugatan ke MK.

Sumarno mengatakan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada, untuk provinsi yang berpenduduk 6-12 juta paling banyak selisih suara yang dapat dibawa ke MK sebesar satu persen. Sementara selisih suara antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi lebih dari itu.

"Tapi kalau ada gugatan ke MK kita akan sesuaikan ke MK. Walaupun memang ada ketentuan di dalam UU bahwa perselisihan suara untuk DKI Jakarta, itu selisihnya paling banyak 1 persen. Tadi selisihnya sekitar 16 persen," ucap dia.

Sumarno mengatakan, KPU punya langkah antisipasi bila ada paslon yang mengajukan gugatan. KPU siap menghadapi jika ada gugatan dengan menyiapkan berkas-berkas.

"Ya KPU harus mengantisipasi. Kita menyiapkan berkas. Kalau di MK kan pembuktian ya dokumen-dokumen yang diberikan," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M Taufik mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan gugatan ke MK.

"Nggak (ajukan gugatan) dong. Untuk apa? Masak menang ke MK?" kata politikus Partai Gerindra ini di lokasi yang sama.

Seperti diketahui dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pasangan nomor 2, Ahok-Djarot, memperoleh jumlah suara sebanyak 2.350.366. Sedangkan paslon nomor 3, Anies-Sandi, unggul dengan suara 3.240.987.

Dari hasil tersebut persentase raihan suara untuk Ahok-Djarot memperoleh suara dukungan sebesar 42,04 persen. Sementara Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen.

Isu Pilkada Putaran II Ada Kecurangan. Sandiaga: Itu Hal Yang Biasa di Lakukan Untuk Melemahkan Kepercayaan Masyarakat Pada Gubernur Terpilih.


Cawagub DKI Sandiaga Uno menilai gelaran Pigub DKI Jakarta putaran kedua berlangsung baik. Anggapan akan adanya aksi kecurangan disebutnya tidak terjadi.

"Hasil dari laporan yang disampaikan kepada kami, tingkat partisipasi meningkat, berarti jumlah pemilih meningkat. Jadi anggapan bahwa pemilu putaran dua ini justru dihiasi aksi-aksi (kecurangan), tidak terjadi," kata Sandiaga di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Baik Sandiaga maupun cagub Anies Baswedan merasa putaran pertama ada beberapa TPS yang dianggap anomali distribusi perolehan suaranya. Namun, di putaran kedua ini distribusi perolehan suara lebih normal.

"Kedua, dari beberapa lokasi TPS yang pada putaran pertama diidentifikasi sebagai TPS yang anomali. Setelah diberikan info kepada publik, sekarang TPS-TPS tersebut menunjukkan hasil yang lebih normal distribusinya. wajar jika ada isu kecurangan dalam pilkada putaran ke II pada kami, tujuan nya satu untuk melemahkan kepercayaan masyarakat pada gubernur terpilih" ujarnya.

Sandiaga mengatakan perolehan itu diraih berkat kerja dari semua pihak. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan pilgub yang lebih baik.

"Jadi ini tentunya adalah hasil dari semua pihak. Bukan hanya dari tim kampanye, parpol dan relawan, tapi semua pihak yang sudah bekerja untuk memastikan munculnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis bisa terselenggara di putaran kedua," tutur Sandiaga.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tim paslon nomor urut tiga tetap melakukan survei seperti putaran pertama. Taufik sependapat dengan Sandiaga bahwa putaran kedua Pilgub DKI ini berjalan dengan baik.

"Ya, survei tetap kita lakukan. Makanya kita di putaran kedua lebih banyak menyampaikan kepada publik, berapa suket (yang dikeluarkan). Temuannya adalah diakui ada 138 ribu. Yang pakai suket dari 138 ribu ternyata berkurang," ujar Sandiaga

Baca Artikel Dewasa

Selasa, 25 April 2017

Babak Baru Kasus Habieb Rizieq Melibatkan Sang Istri, Apakah Habieb Rizieq Bisa Berstatus Tersangka..??


VIP99NEWS- Polisi juga memanggil istri Muhammad Rizieq Shihab, Syarifah Fadlun Yahya, sebagai saksi dalam kasus pornografi. Hari ini ia turut dipanggil bersama suaminya dan saksi lain Firza Husein, dan Fatihah alias Emma.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, Syarifah dipanggil untuk mengetahui hubungan antara suaminya dengan Firza.

Keterangan Syarifah juga diperlukan untuk mengetahui apakah Firza yang juga tersangka kasus makar, sering terlibat dalam pengajian yang dipimpin oleh Rizieq.

"Ya tentunya nanti akan kami tanyakan, apakah setiap pengajian ada Ibu Firza di situ atau tidak," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (25/4).

Agenda pemeriksaan empat saksi ini sedianya digelar hari ini. Namun melalui kuasa hukumnya, Firza dan Rizieq mengatakan tidak dapat hadir karena alasan sibuk dan sakit.

Argo mengatakan penyidik akan memanggil mereka dalam waktu dekat.

"Nanti dari penyidik akan mengagendakan, nanti akan kami sampaikan," kata dia.

Kasus pornografi ini dilaporkan oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Mereka melaporkan rekaman percakapan berkonten pornografi diduga antara Rizieq dan Firza pada Senin, 30 Januari 2017 lalu. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

Minggu, 23 April 2017

Era Kepemimpinan Muslim Yang Jujur Dan Adil Ada Ditangan Anies-Sandi, Apakah Mereka Bisa Berlaku Seperti itu? Masyarakat Yang Akan Menilainya.


VIP99NEWS- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyatakan menangnya pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno merupakan pertaruhan besar kepemimpinan muslim di ibu kota. Hal itu pernah ia sampaikan saat PKS mempercayakan Anies-Sandiaga maju di pilkada Jakarta 2017.

"Kepemimpinan saudara (Anies-Sandiaga) ini adalah pertaruhan besar dari kepemimpinan muslim dan pribumi," kata Sohibul di acara Tabligh Akbar kemenangan Anies-Sandi di Masjid Albarkah As Syafiiyah, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017).

"Anda ini adalah seperti suku India terlahir di Amerika. Waktu itu kalau kalian punah maka India nggak ada lagi dari di dunia ini. Makanya suku India harus tetap ada," lanjut Sohibul.

Ia berharap kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat percaya dengan pemimpin yang diusung oleh umat Islam.

"Kita ingin kepemimpinan Anies-Sandi ini adalah benteng terakhir dari kepercayaan publik terhadap kepemimpinan muslim dan kepemimpinan pribumi," kata dia.

Menurut Sohibul, masyarakat Jakarta akan menjelek-jelekan pasangan Anies-Sandiaga apabila dirasa kurang baik dalam memimpin DKI. Masyarakat kata dia, juga akan membandingkan dari gubenrur dan wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau Pak Anies dan Mas Sandi ini gagal memimpin DKI, tidak lebih baik dari yang ada sekarang, maka orang akan mencibir 'tuh kan kepemimpinan muslim kualitasnya gitu, lebih buruk'," kata Sohibul.

Selanjutnya, apabila Anies-Sandiaga tidak membawa perubahan untuk Jakarta ke arah yang lebih baik, ia memastikan calon pemimpin Islam berikutnya akan kesulitan bertarung untuk menjadi kepala daerah, bahkan maju di pemilihan presiden 2019.

"Kalau itu terjadi maka kepemimpinan muslim di daerah-daerah lain juga akan hilang, mungkin 2019 juga kita kesulitan mengusung RI satu," ujar Sohibul.

Lebih jauh, agar kepemimpinan mereka sukses, Sohibul mengajak umat Muslim di Jakarta untuk sama-sama mengawal pemerintahan Anies-Sandiaga​ nanti.

"Ini tugas kita bersama-sama kawal supaya mereka sukses di DKI ini menuju Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya," kata dia.

Jumat, 21 April 2017

Setelah Tidak Menjabat Gubernur Lagi, Ahok Akan Menghabiskan Waktu Bersama Keluarga.


VIP99NEWS- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana melakukan rekreasi bersama keluarga setelah masa jabatannya berakhir pada Oktober 2017.

"Saya cuma kepikiran, nanti kan Oktober saya selesai (masa jabatan), saya mau jalan-jalan saja sama keluarga," kata Basuki yang juga akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Ahok mengaku sudah sangat lama tidak pergi berekreasi bersama keluarganya sehingga dia berencana melakukannya pada Oktober 2017. "Saya sudah lama tidak jalan-jalan sama keluarga. Jadi, nanti saya mau pergi saja kemana-mana," ujar Ahok.

Sementara itu, sambil menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Ahok akan berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

"Selama enam bulan ini, saya fokus kerja saja, selesaikan semua pekerjaan, jalankan semua program. Mungkin tidak semuanya bisa selesai. Jadi, saya berharap Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskannya," ungkap Ahok.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil gubenur DKI Jakarta yang lolos ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil sejumlah survei hitung cepat atau quick count, pasangan Anies-Sandi lebih unggul dari pasangan Ahok-Djarot. Sementara itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 akan dilakukan pada Oktober 2017.

Rabu, 19 April 2017

Tommy Suharto: Kita Tunggu Pembuktikan Tuduhan Makar Terhadap Saya. Jika Tidak Terbukti "Turunkan"' Presiden.


VIP99NEWS- Nama Hutomo Mandala Putra atau dikenal Tommy Soeharto menjadi bagian daftar orang yang ingin dimintai keterangan oleh polisi untuk kasus dugaan makar tersangka Firza Husein.

Namun, putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto tersebut belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Saat ditemui. Tommy mempersilakan jika ada pihak yang mengaitkan dirinya dengan sekelompok tokoh yang ditangkap polisi atas sangkaan makar pada Aksi 212 akhir tahun 2016 lalu itu.

Namun, ia merasa tidak pernah terkait dengan kegiatan kelompok tersebut.

"Dituduh makar sih boleh-boleh saja tapi harus ada pembuktikan atas tuduhan tersebut donk, jangan kita takut oleh tuduhan terbesut karena perintah dari yang berkuasa. Faktanya kan? Nanti fakta yang bicara, jika terbukti melakukan makar ya sah-sah saja yang terdakwa di proses hukum, jika tidak masyarakat akan tau buruknya proses hukum dipemerintahan yang sekarang" kata Tommy saat ditemui usai memberikan hak pilih Pilgub DKI Jakarta di TPS 01 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2017).

Ia mempersilakan untuk menanyakan ada atau tidaknya keterlibatannya dengan kelompok makar itu ke pihak kepolisian.

Sebab, sampai saat ini kepolisian masih memproses kasus tersebut.
Penyidik Polda Metro Jaya pernah melayangkan surat panggilan untuk memeriksa Tommy Soeharto sebagai saksi untuk tersangka makar Firza Husein pada 31 Maret 2017.

Namun, Tommy tidak memenuhi panggilan dengan alasan merasa belum menerima surat panggilan sebagaimana disampaikan oleh pengacaranya.

Pihak polda menyampaikan, penyidik ingin memeriksa Tommy Soeharto karena hendak mengkonfirmasi kaitan profil Firza Husein sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana (SSC).

Firza Husein sendiri adalah satu dari 11 tokoh yang ditangkap polisi karena sangkaan permufakatan makar menjelang berlangsungnya aksi massa di ibukota pada 2 Desember 2016 atau dikenal Aksi 212.

Dia diduga berperan sebagai pengumpul dana kegiatan makar guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan pihak polda masih mendalami pihak donatur kelompok tersebut.

Setelah Ucapkan Selamat Atas Anies-Sandi, Ahok Ingin Bertemu Dengan Anies-Sandi Sebelum Sidang di Gelar. Ada apa...???


VIP99NEWS- Kalah dalam berbagai survei hitung cepat, pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku legowo dengan hasil sementara ini. Dalam komfrensi pers di Ballroom Hotel Pullman,  Ahok mengatakan apapun hasil Pilkada putaran kedua, Jakarta tetap rumah bersama.

Gubernur DKI Jakarta aktif itu meminta semua pihak untuk melupakan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, yang diwarnai saling 'sikut' antara pendukung pasangan calon. Ahok mengingatkan bahwa Jakarta merupakan rumah bersama.

"Kami harapkan semua lupakan perusakan kampanye dan pilkada. Karena Jakarta adalah rumah bersama," kata Ahok, Rabu (19/4).

Pasangan pejawat itu pun berjanji akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya sampai Oktober 2017. "Kami masih ada enam bulan sampai pelantikan. Kami akan melunasi janji-janji kami, mungkin tidak akan selesai proses tersebut, tapi diselesaikan Pak Anies dan Sandi," ujarnya.

Usai memberikan ucapan selamat kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, calon gubernur nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku dihubungi oleh Erwin Aksa.

Ahok dihubungi saat berada di kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu (19/4) malam. Erwin merupakan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merupakan salah satu pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Saat ditelpon, Ahok mengaku Erwin mengajaknya bertemu dengan Anies pada malam ini. Namun, lantaran masih ingin bertemu dengan sejumlah Ketua Umum Partai, Ahok khawatir tak bisa.

"Tadi yang telepon Erwin Aksa, orangnya Pak Anies. Malam ini Anies mau ke rumah. Saya bilang saya hari ini lagi keliling ke ketum partai. Takutnya nanti enggak tahu kelar jam berapa," kata Ahok.

Ahok pun menawarkan agar pertemuan dilakukan, Kamis (20/4) pagi sebelum dia menjalani sidang perkara dugaan penodaan agama. "Saya nawarin kalau enggak besok pagi, kan kita bisa terima mau setengah delapan (pagi). Pak Anies juga ikut," ujarnya.

Kepada wartawan, Ahok mengaku sempat bingung, mengapa Anies tidak langsung menghubunginya. "Mungkin lagi sibuk (Pak Anies)," ujarnya.

Selasa, 18 April 2017

PERNYATAAN MENGEJUTKAN...!! Fadli zon: Rezim Ini Rezim Ayam Sayur, Isu Makar Dijadikan Benteng Pertahanan Politik. Pemerintah Harusnya Malu..!!


VIP99NEWS- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyebut masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah rezim pertama yang menggunakan pasal makar pascareformasi. Pasal ini menurutnya digunakan untuk menjerat orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah.

"Sudah 18, hampir 20 tahun sejak reformasi, baru rezim ini yang menggunakan pasal-pasal makar untuk kepentingan politik," kata Fadli usai menjenguk Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath di Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok (18/4).

Ia mencontohkan kasus makar yang dialamatkan pada Al Khaththath yang dinilainya ganjil karena tanpa alat bukti kuat. Ia menyebut tuduhan makar pada Al Khaththath tidak berdasar.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pasal tentang makar atau kudeta hanya tepat jika dipakai untuk orang atau kelompok yang ingin menumbangkan rezim dengan cara angkat senjata. Maka dari itu, penangkapan aktivis serta tokoh agama yang ingin berunjuk rasa pada aksi 212 dan 313 silam atas tuduhan makar dinilai tidak tepat.

"Pasal makar itu jelas, ada gerakan bersenjata, mau menumbangkan (pemerintah), ini tidak ada yang mau melakukan makar," kata Fadli.

Menurutnya, aktivis dan ulama yang ditangkap atas tuduhan makar, justru berencana melakukan kegiatan yang dipayungi konstitusi, khususnya menyampaikan aspirasi. Bukan tuduhan makar seperti yang selama ini dituduhkan kepada mereka.

"Justru penangkapan-penangkapan ini pelanggaran terhadap konstitusi, dengan tegas saya katakan rezim yang saat ini berkuasa rezim ayam sayur demi mempertahankan kekuasaan isu makar dijadikan benteng politik di negeri ini" katanya.

Ia mengatakan, penahanan yang dilakukan hanya dilandasi ketidaksukaan terhadap pengkritik dan lawan politik. Sikap pemerintah tersebut dinilai Fadli sebagai kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

"Ini negara demokrasi. Ini era reformasi. Tidak bisa seenaknya menahan orang tanpa ada dasar yang kuat," katanya.

Saat ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar. Penangkapan dilakukan sebelum aksi massa di Jakarta beberapa waktu lalu. Al Khaththath ditangkap malam hari sebelum aksi 313. Saat itu, organisasi yang dipimpinnya, FUI, memang jadi motor aksi.

Sebelumnya polisi menetapkan beberapa nama terkait kasus makar. Mereka ditangkap sebelum aksi massa 2 Desember atau aksi 212. Mereka diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, Rizal Kobar dan Jamran.

Paslon Ahok-Djarot Yakin Menang di Putaran Ke Dua, Karena Program-Programnya Yang Mensejahterahkan Rakyat


VIP99NEWS- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto optimistis pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat akan meraih suara sekitar 52,4 persen pada pilkada yang akan diselenggarakan Rabu (19/4/2017).

"Dari survei kan kami mengalami tren naik, pasangan yang lain mengalami tren turun. Sehingga dari kami targetkan 52,4 persen. Tren naik itu akan sampai 52,4 persen," kata Hasto di posko Jalan Cemara, nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Keyakinan Hasto tak hanya didasarkan pada hasil survei lembaga-lembaga riset eksternal, melainkan juga hasil survei internal.

"Pemetaan politik dan sebagainya, kami optimis untuk mencapai target 52,4 persen," katanya.

"Nah untuk itu kami mencoba memadukan antara pemetaan yang dilakukan oleh internal partai, kemudian juga hasil survei, dan juga pergerakan dari simpul-simpul rakyat berdasarkan segmen pemilih tersebut, menjadi kekuatan-kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi persepsi dari warga Jakarta," katanya.

Tingginya elektoral Ahok dan Djarot, salah satunya dipengaruhi oleh hasil kerja mereka yang dirasakan warga.

"Tapi di luar itu juga bagaimana kinerja dari Pak Ahok dan Pak Djarot yan mendpat apresiasi yang begitu luas dari ibu-ibu, sehingga pemilih perempuan kemudian di tenaga penggerak dari kepemimpinan Pak Ahok dan pak Djarot," kata Hasto.

Demikian juga dengan kubu Anies Baswedan - Sandiaga Uno, mereka juga optimistis dapat keluar sebagai pemenang.

Senin, 17 April 2017

Timses Ahok-Djarot Bantah Melakukan Bagi-Bagi Sembako di Petamburan


VIP99MEWS- Tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak ada pembagian sembako dari pihaknya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sembako yang berada di salah satu posko tersebut akan diberikan untuk saksi.

"Nggak ada pembagian sembako itu. Itu buat saksi kok, masa dibilang bagi-bagi sembako?" ujar anggota timses Ahok-Djarot bagian hukum, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi, Senin (17/4/2017) malam.

Menurut Ronny, warga tidak punya hak untuk menggeruduk posko relawan. "Warga tidak punya hak karena ada perangkat Panwaslu kalau mau menindak," ujar Ronny.

Ronny juga menjelaskan warga yang dihalangi tersebut adalah simpatisan untuk saksi Ahok-Djarot. "Itu simpatisan untuk para saksi," ujar Ronny.

Sebelumnya, rumah salah satu warga yang dijadikan posko relawan Ahok-Djarot dihalangi warga. Polisi mengatakan relawan Ahok-Djarot, Badja (Barisan Ahok-Djarot), hendak membagikan sembako di Jalan Petamburan VII, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Warga sekitar meradang karena menilai pembagian sembako pada masa tenang kampanye merupakan pelanggaran aturan pemilu. Karena itu, warga menghalangi pembagian sembako tersebut.

"Jadi ada Badja mau bagi-bagi sembako. Ada minyak, gula pasir, beras. Barang-barangnya ada yang sudah di-packing, ada yang belum di-pack. Sudah masuk di rumah Pak RT, yang dijadikan posko," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanah Abang Kompol Mustakim, Senin (17/4).

Bagi-Bagi Sembako. Ahok: Jelas Ini Fitnah Yang Sengajah di Buat Untuk Jatuhkan Calon Petahana


VIP99NEWS- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menampik tudingan bahwa pihaknya ikut bagi-bagi sembako atau money politic pada masa tenang Pilkada DKI Jakarta. "Saya dari dulu, kalau anda lihat karir politik, saya paling nggak suka dengan bagi-bagi sembako," kata Ahok di Monumen Nasional pada Senin," 17 April 2017.

Ahok memastikan pihaknya sama sekali tak terlibat dengan agenda terselubung, money politic. Pihaknya menegaskan bahwa sejak awal terjun di dunia politik, pihaknya berkomitmen untuk tidak membagi-bagikan senbako atau akses kesehatan.

Justru Pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini setiap hari menyediakan layanan kesehatan di seluruh puskesmas. Pemerintah juga secara berkala menyediakan sembako murah yang dilakukan PD Pasar Jaya.

"Makanya saya paling nggak suka kalau ada bagi-bagi sembako. itu pasti bukan dari relawan, jelas itu fitnah yang sengajah di buat untuk menjatuhkan calon petahan. bisa aja kan itu relawan dari paslon lawan kami yang sengajah pakai baju kotak-kotak untuk buat masyarakat yakin kalau itu relawan kami",  kami" tutur Ahok. Jika ia mendapati simpatisan atau tim suksesnya membagikan sembako, Ahok meminta agar segera dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta atau polisi.

Ahok memastikan bahwa pihaknya sama sekali tak membagikan sembako ke warga Jakarta. Dia juga menegaskan bahwa nanti warga Jakarta dapat melapor jika menemukan pembagian sembako atau intimidasi. "Kalau ada yang mengganggu, intimidasi, pasti ditindak."

Tim Anies-Sandi melaporkan pembagian sembako ke warga Jakarta yang diduga dilakukan simpatisan Ahok-Djarot. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M. Taufik, mengatakan, indikasi pembagian sembako murah ini modus dari politik uang terlihat dari harganya. Paket sembako yang harganya diperkirakan Rp 50 ribu dijual hanya Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu. Jumlahnya, kata Taufik, ada ratusan ribu paket.

Tim Ahok-Djarot telah membantah tudingan melakukan politik uang berupa pembagian sembako murah. "Kami tidak pernah menginstruksikan memakai cara pembagian sembako untuk mengajak memilih," kata Taufik Basari, juru bicara pasangan Ahok-Djarot kepada Tempo, Ahad, 16 April 2017.

Tim Hukum dan Advokasi pasangan Ahok-Djarot, justru melaporkan balik adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses Anies-Sandi, yang sebelumnya, telah melaporkan adanya politik uang yang diduga dilakukan tim sukses Ahok-Djarot. Politik uang yang dimaksud berupa pembagian sembako murah.

Sabtu, 15 April 2017

Novel Baswedan: Saya Tidak akan Mundur Untuk Berperang Melawan Korupsi, Walaupun Nyawa Taruhannya


VIP99NEWS- Teror yang diterima penyidik KPK Novel Baswedan, Selasa 11 April 2017 lalu, tak menyurutkan nyalinya. Meskipun disiram air keras pada wajahnya dan mengenai matanya, tak menyurutkan langkahnya melawan korupsi. Saat ditanya melalui telepon kerabatnya yang mendampinginya melanjutkan pengobatannya ke Singapura, "Apakah keberanian Anda berubah setelah diserang?".  Novel menjawab, "Insya Allah tidak sama sekali, demi kebenaran saya tidak akan mundur untuk berperang melawan korupsi walaupun nyawa dan keselamatan saya taruhannya " kata dia, Jumat, 11 April 2017.

Tentu saja ini bukan soal nyali dan keberanian, tapi bagaimana menjaga keberanian itu. “Berani itu tidak mengurangi umur, takut juga tidak menambah umur. Jadi, kita tidak boleh menyerah. Jangan memilih takut, karena Anda akan menjadi orang yang tidak berguna,” kata Novel Baswedan, menandaskan.

Sikap yang ditunjukkan Novel seperti ini, tentu saja membuat koruptor yang diperanginya gerah terus menerus. Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK yang juga telah lama bekerja sama dengan Novel mengungkapkan, bahwa bukan sekali ini teror ditujukan pada Novel.

Novel Baswedan dan KPK, menurut Busyro sudah berkali-kali mendapat ancaman dan teror.  “Novel Baswedan sudah berkali-kali ditabrak dan sekarang disiram air keras,” kata Busyro, Selasa, 11 April 2017.

Busyro beranggapan, teror terhadap Novel Baswedan merupakan bukti, bahwa  kekuatan-kekuatan kontra KPK saat ini semakin brutal dan riil. “Bukan saja terhadap Novel Baswedan, tapi seluruh jajaran KPK,” kata Busyro Muqoddas.

Jumat, 14 April 2017

Djarot Di Usir Masyarakat Yang Menilai, Pasti Ya Karena Pasangan di Pilgub DKI nanti


VIP99NEWS- Tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat meminta Sandiaga Uno bertabayun lebih dulu sebelum menanggapi persoalan.

Calon wakil gubernur urut tiga ini mengomentari pengusiran Djarot oleh sejumlah jemaah salat Jumat di Masjid Atiq, Tebet, Jumat (14/4/2017), adalah settingan dan strategi kampanye tim pemenangannya.

Sekretaris Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Ace Hasan Syadzily, tak menyangka komentar tersebut dilontarkan Sandiaga.

"Astagfirullah. Masa Pak Sandi menuduh penolakan itu settingan dan strategi tim kami? Seharusnya beliau sama-sama menyesalkan peristiwa pengusiran Pak Djarot dari masjid," ungkap Ace menanggapi komentar Sandiaga.

"Masjid kan tempat ibadah. Pak Djarot merupakan Muslim yang taat. Masa untuk beribadah salat Jumat diusir," Ace menambahkan.

Politikus Golkar ini heran terhadap Sandiaga yang menganggap peristiwa pengusiran Djarot yang notabene calon wakil gubernur pendamping Basuki atau Ahok sengaja dibuat-buat.

"Silahkan check sendiri ke masjidnya? Tabayun dulu. Jangan gampang menuduh seperti itu," pinta Ace kepada Sandiaga.

Ace berharap seluruh komponen masyarakat ikut menjaga kondusivitas menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putara kedua. Jangan mudah menuduh tanpa bukti.

Sandiaga sempat berkata selama menjalani kampanye pihaknya selalu berkomunikasi dengan warga yang akan didatangi. Sehingga tak terjadi penolakan.

"Saya percaya sih semua warga masyarakat menerima, kecuali itu bagian dari strategi kampanye mereka (Djarot) untuk seperti itu, (supaya) terlihat ada penolakan," kata Sandiaga di Lebak Bulus.

Berdasarkan pengalamannya selama ini jika ingin datang ke sebuah acara sudah dikondisikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, insiden penolakan tersebut tak mungkin terjadi.

"Iya benar dia (djarot) niatnya mau sholat, tapi masyarakat pasti tau itu hanya trik politik kampanye untuk mendulang suara di Pilgub DKI nanti. Wajar umat islam mengusirnya karena dia berpasangan dengan penista agama dan ulama" ujar dia.

Sandi menambahkan, penolakan tersebut bisa jadi karena kurangnya komunikasi. Jika ada komunikasi dengan baik kampanye akan mudah diterima masyarakat.

Rabu, 12 April 2017

Ditanya Masalah Rusun Yang Kodisinya Asal Jadi Dan Sering Bocor. Ahok: Saya Minta Maaf


VIP99NEWS- Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, meminta maaf kepada penghuni rumah susun, yang dibebankan banyak biaya perawatan tempat tinggal mereka.

Hal itu dinyatakan oleh satu komunitas yang berasal dari penghuni rumah susun, ketika bertanya program para calon gubernur dan wakil gubernur, terkait jaminan warga yang tinggal di rusun.

"Rusun kami sering bocor, padahal kami harus menanggung biaya terus-menerus. Jika bapak terpilih, apa bapak tega membebani rusun yang bocor ini," kata salah seorang perwakilan penghuni rusun Jatinegara saat debat di Bidakaran, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Menanggapi itu, Ahok pun meminta maaf atas beban yang dirasakan penghuni rumah susun. Ia meminta kepada penghuni lebih sabar, karena saat pembangunan, ada beberapa kontraktor yang ‘nakal’. Sehingga, hal itu menyebabkan banyak rusun yang rusak.

"Kami perbaiki sekarang, kami mohon maaf. Saya mohon bapak ibu bersabar," kata dia.

Ahok melanjutkan, sebetulnya Pemprov DKI sudah menggratiskan biaya sewa untuk penghuni rusun. Menurutnya, saat ini, warga hanya dibebankan iuran pengelolaan lingkungan. Hal itu, dilakukan untuk meringankan biaya hidup penghuni rusun, yang diketahui memliki penghasilan tidak besar.

"Rusun tidak bayar sebenarnya. Itu hanya kontribusi," ujarnya.  (asp)

Masih Diperiksa Bareskrim Polri, Apakah Haji Lulung Akan Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Kasus Korupsi?


VIP99NEWS- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, melakukan pemeriksaan terhadap Abraham Lunggana, alias Haji Lulung pada hari ini, Rabu 12 April 2017.

"Iya, hanya satu orang saja. Terkait penyelidikan dugaan korupsi renovasi Taman Ismail Marzuki," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Erwanto, saat dikonfirmasi di Jakarta.

Lulung diperiksa penyidik untuk dimintai klarifikasi soal proyek tersebut. Sebab, saat itu yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Kata Erwanto, proyek renovasi Taman Ismail Marzuki didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2012, yang pekerjaannya dilakukan oleh PT Rilis Sapindo Utama. "Nilai proyek sekira Rp27 miliar," katanya.

Pengusutan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan masyarakat. Sehingga, polisi melakukan pengusutan. Tetapi, tak disebutkan siapa terlapor dalam dugaan perkara korupsi tersebut.

"Tidak ada istilah terlapor dalam tindak pidana korupsi. Semuanya berdasarkan fakta dan bukti. Siapa yang nanti dapat dimintai pertanggungjawabannya," ujarnya.

Sementara itu, Lulung mengatakan, ia telah memberi semua data yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. "Saya kan terakhir jadi koordinator Komisi B (DPRD DKI Jakarta), makanya perlu dimintai keterangan. Saya sudah kasih semua data," ujarnya. (asp)

Selasa, 11 April 2017

Apakah KPI Bungkam Dengan Video Kampanye Kontrovensi Ahok-Djarot? Video Ini di Laporkan Karena Mangandung Provokator


Tulisan "GANYANG CINA" menuai kontroversi
VIP99NEWS- Ketua Perkumpulan Indo Digital Volunteer Anthony Leong melaporkan iklan kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Iklan tersebut diduga melanggar hukum penyiaran.

Anthony menyebutkan, laporannya ini sebagai bentuk peringatan kepada tim sukses pasangan nomor urut dua itu agar tidak menayangkan kembali iklan tersebut. “Kami dari perkumpulan Indo Digital Volunteer ingin memberi early warning kepada Tim Ahok-Djarot,” ujar Anthony dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 April 2017.

Dalam video berdurasi dua menit itu, kata Anthony, terdapat hal yang kontradiktif dengan kebhinekaan yang diusung Ahok-Djarot. Beberapa visualnya juga menampilkan suasana mencekam sehingga menginterpretasikan bahwa warga Jakarta seolah belum siap menerima keberagaman.

“Kita inginkan demokrasi yang sejuk, kita ingin value dari Pilkada ini diiisi dengan gagasan. Jadi, bukan isu- isu kekerasan, dan SARA seperti yang ada di video tersebut yang ditunjukkan,” ujarnya. "Kami tidak mau mencederai demokrasi dan seluruh elemen bangsa."

Anthony juga melampirkan pemaparannya terkait beberapa adegan yang dianggap tak layak itu dalam laporannya. Di antaranya adegan tindakan kekerasan oleh demonstran terhadap seorang ibu dan anak yang berada di dalam mobil. Kemudian, demonstrasi anticina yang dilakukan oleh orang-orang berpeci dan bersorban dengan spanduk bertuliskan “Ganyang Cina”, dan beberapa cuplikan lain yang menurutnya bisa mengundang kontroversi.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengaku telah menerima laporan yang dilayangkan oleh Perkumpulan Digital Volunteer itu. Ia mengatakan akan membahas laporan tersebut dalam rapat pleno.

Yuliandre mengatakan, iklan berdurasi tiga menit itu berpoteni melanggar penyiaran jika tidak melalui proses editing. Setidaknya, ada delapan indikasi awal pelanggaran yang terdapat dalam iklan tersebut. Namun, Yuliandrie belum bisa menjabarkan delapan pelanggaran tersebut. Sebab, pihaknya masih memonitor iklan yang menjadi viral di media sosial tersebut. "Iklan ini berbeda dengan iklan di media sosial dan media baru. Di media baru viralnya sudah kemana-kemana," ujarnya.

Minggu, 09 April 2017

Pantaskah Ahok Disebut Sunan Kalijodo? Ini Kata Ketua Umum Pemuda Ansor


VIP99NEWS- Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Sunan Kalijodo.

“Tadi Pak Djarot bercerita tentang Sunan Kalijogo. Enggak beda jauh Pak Basuki dengan Sunan Kalijaga, beliau itu Sunan Kalijodo,” kata Yaqut saat menerima kunjungan Ahok-Djarot di kantornya pada Jumat 9 April 2017.

Julukan Sunan Kalijodo untuk Ahok itu menurut Yaqut merujuk pada kebijakan penggusuran kawasan pelacuran Kalijodo yang dilakukan Ahok. Kini kawasan itu menjadi ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau yang menjadi ikon baru kota Jakarta. “Sunan Kalijodo mengubah masyarakat hitam menjadi masyarakat beriman,” kata Yaqut.

Dalam kunjungan itu GP Ansor menyatakan dukungannya kepada Ahok-Djarot untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

“Kita harus gunakan momentum ini dan Pak Ahok serta Pak Jarot sebagai wasilah. Sebagai perantara untuk mempertahankan negara ini,” ujar Yaqut.

Yaqut juga menyatakan tidak akan memberikan dukungan pada kelompok yang berpotensi membesarkan Islam radikal. “Jadi kalau di lapangan ada yang menemukan ada kader Ansor atau kader Banser yang mendukung kelompok-kelompok radikal tersebut, laporkan ke saya. Besok kita kasih surat pemecatan,” tegasnya.

Ahok-Djarot akan beradu kuat dengan Pasangan Calon nomor urut tiga Anies-Sandi pada hari pencoblosan 19 April mendatang.