Tampilkan postingan dengan label Nasional news. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional news. Tampilkan semua postingan

Minggu, 07 Mei 2017

Wiranto "Tengai" Perbedaan Pendapat Tentang Isu Makar Dari Institusi Polri Dan TNI. Apa Hasilnya....??


VIP99NEWS-. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku akan segera memanggil PanglimaTNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Tito Karnavian.
Pemanggilan ini untuk membahas perbedaan pandangan antara kedua pimpinan institusi soal upaya makar terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Nanti akan saya kumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini," kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam, Gatot menyebut upaya makar tidak akan mungkin dilakukan kelompok Islam untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Gatot menilai, adanya kabar soal upaya makar dalam aksi unjuk rasa bela agama itu adalah berita bohong atau hoax untuk menakuti rakyat Indonesia.

Dia merasa tersinggung dengan adanya informasi yang berkembang di masyarakat, yang mengaitkan aksi umat Islam dengan upaya kudeta pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal sebelumnya, pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang dituduh akan melakukan upaya makar terhadap pemerintah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto enggan mengomentari pernyataan Gatot. Namun ia mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus dugaan makar masih bergulir di Polda Metro Jaya.

Penangkapan pertama terjadi pada 2 Desember 2016, saat aksi Bela Islam 212 digelar.
Saat itu polisi menangkap Ahmad Dhani, Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar.

Penangkapan kedua dilakukan pada 30 Maret 2017.
Penangkapan dilakukan menjelang aksi damai 31 Maret atau yang lebih dikenal 313.
Orang-orang yang ditangkap yaitu Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat orang lain berinisial ZA, IR, V, dan M. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Jumat, 05 Mei 2017

Kelompok Islam Tertentu Sudah Tidak Memiliki Intoleransi Lagi, Indonesia Sudah Tidak Seperti Dulu lagi. Kata: Syafii Maarif


VIP99NEWS-. "Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila....Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi....Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia."

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi Maarif menilai saat ini fenomena sikap intoleransi sudah melebihi ambang batas.

"Menyikapi masalah ini maka negara tegas akan sikap yang mengarah pada intoleransi ini," kata Syafii Maarif saat menjadi pembicara pada diskusi ke-Bhinnekaan di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, Syafii menegaskan bahwa sikap intolerensi tersebut sudah tergolong dapat mengancam ke-Bhinneka-an Indonesia kedepannya.

"Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih melayang-layang tinggi. Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi. Ibaratnya rumput kering bagi munculnya fenomena-fenomena belakangan ini. Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia," katanya.

Menurut dia, ada implementasi dan pemahaman salah tentang Islam. Salah satunya menganggap apapun yang berbau Arab adalah Islam. Cara pandang inilah yang sedang tren di beberapa golongan saat ini. Kemudian adalah menganggap yang tidak sepemahaman adalah insan berbeda golongan.

"Sikap-sikap seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Bahkan dalam Quran juga tidak ada pemaknaan seperti ini. Lalu muncul anggapan Syiah, Sunni dan kelompok lainnya. Sikap seperti ini di Quran tidak ada, tidak mengenal kelompok. Lalu orang muslim yang bukan Arab percaya semua yang dari Arab itu Islam, ini tidak tepat," katanya.

Ia mengatakan, diakui pengaruh dari ISIS Telah masuk ke Indonesia. Meski tidak secara frontal tapi upaya mengganggu ke-Bhinneka-an terasa kental.

"ISIS adalah manifestasi dari peradaban Arab yang sedang bangkrut. Parahnya pemahaman dan idiologi di dalamnya mendapat angin sejuk di Indonesia. Salah satu infiltrasi melalui sosial media sebagai perantara informasi. Peradaban yang sedang bangkrut dan kita terima dengan sikap tidak kritikal. Indonesia saat ini tergolong rentan, jadi memang harus tegas atas idiologi merusak ini," katanya.

Ia juga meminta pemerintah untuk kompak, mulai dari golongan tertinggi hingga pemerintah golongan bawah. Seperti mengawasi dan membatasi gerak organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan masyarakat juga harus lebih kritis dalam berpikir. Membentengi diri atas informasi dan ajakan intoleran. Salah satunya dengan perbanyak membaca dan melakukan tabayun atas informasi yang beredar.

"Saat ini banyak video tersebar isinya sudah tidak nalar hanya menghujat dan kebencian. Islam jadi korban, Quran jadi korban oleh umat Islam yang mengaku paling Islami. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, ini adalah nilai-nilai penting," katanya.

Kamis, 04 Mei 2017

Isu Kudeta Yang di Tuduhkan Kepada Jendral Gatot Nutmantyo Hanya Bentuk Pelemahan Institusi TNI Sebagai Benteng Pertahanan NKRI


VIP99NEWS-. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kembali bahwa tak ada upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang digembar-gemborkan sebuah pemberitaan.

Jika memang ada upaya makar, Gatot menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan gerakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gatot dalam talkshow "Rosi" yang ditayangkan langsung oleh Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi sebelumnya menanyakan soal aksi unjuk rasa yang diduga ditunggangi aksi makar, serta rayuan terhadap Gatot untuk masuk ke politik praktis.

Mendengar pertanyaan itu, Gatot mengakui bahwa ada pihak yang berusaha untuk menggodanya terjun ke dunia politik.

"Kalau dirayu masuk partai ada, diajak pensiun sama-sama ada," ujar Gatot.

Mendengar jawaban Gatot, Rosiana Silalahi pun berusaha mendalami apakah ada yang berusaha "menggoda" Gatot lebih dari sekedar terjun ke politik.

"'Kalau sesuatu terjadi maka Anda pilihan kami', pernah Anda digoda seperti itu?" tanya Rosi.

"Saya bukan dikatakan digoda ya, tapi yang dikatakan Profesor (Salim Said) tidak semudah itu. Apakah bisa 10 juta demo turunkan Presiden? Enggak bisa. Presiden dipilih secara konstitusi maka diturunkan secara konstitusi pula," kata Gatot.

Menurut dia, sikapnya tersebut sudah sangat jelas.

"Jadi kalau orang sudah tahu sikap saya, enggak akan ajak saya. Percuma! Orang (sudah) gila, (kalau) ajak-ajak saya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.


Isu makar sebelumnya merebak di saat aksi unjuk rasa menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang menyebabkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

Kepolisian mencium adanya upaya makar dengan menunggangi aksi yang diikuti jutaan orang itu.

Setelah itu, aparat kepolisian pun membawa sejumlah orang yang diduga terkait dengan rencana makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Beberapa lama kemudian, isu makar kembali diangkat ke publik setelah jurnalis asing Allan Nairn menulis sebuah artikel investigasi soal upaya kudeta terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga: Kantor Ormas Di Sukabumi Dirusak Orang Tak Dikenal, Dipicuh Masalah Sepelah Antar Ormas 

Artikel itu pertama kali muncul di media online Amerika Serikat, the Intercept. Artikel Allan lalu dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia dan dimuat oleh media online Indonesia, Tirto.

Pokok investigasi Allan adalah, ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan sah Jokowi-JK oleh kekuatan politik asing yang berkomplot dengan kekuatan politik dalam negeri dan TNI.

Dalam tulisannya, Gatot disebut ikut andil dalam upaya makar terhadap Jokowi.

Selasa, 02 Mei 2017

Terkuak Penyidikan KPK Terkait Kasus SKL BLBI Yang Merugikan Negara Rp. 3,7 Triliun. Siapakah Dia..??


VIP99NEWS-. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

KPK pun bakal menelusuri obligor lain yang menerima SKL BLBI. Sejauh ini, KPK baru menelusuri penerbitan SKL BLBI dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penyelidikan dan penyidikan terhadap penerbitan SKL BLBI untuk BDNI ini membuka peluang menjerat obligor lain.

"Terkait pengembangan pada (obligor) yang lain, jika ada informasi yang kita temukan tentu saja terbuka untuk kami cermati lebih lanjut," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Mei 2017.

Namun, menurut Febri masih banyak hambatan dari dalam diri KPK untuk menelusuri obligor lain yang diduga menerima SKL BLBI dari BPPN.

"Untuk penanganan kasus di penyidikan kami masih tangani untuk satu obligor. Dan ini tentu membutuhkan energi dan sumber daya yang cukup banyak. Kami harus pelajari dengan sangat rinci karena kita harus yakin betul," katanya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL itu diduga merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Hasil Penyelidikan Polisi Dugaan Pembakaran Karangan Bunga di Balaikota Atas Instruksi Seseorang. Siapakah Dia..?


VIP99NEWS- Polisi tengah menyelidiki pembakaran karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang ditempatkan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, oleh para buruh pada aksi "May Day" (1/5/2017).

"Berkaitan dengan pembakaran bunga, apakah ada yang nyuruh, apakah itu bagian dari kegiatan unras (unjuk rasa), dari kelompok mana, dari daerah mana, masih kami identifikasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/5/2017).

Argo mengatakan, kasus tersebut ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Pihaknya pun mempersilahkan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembakaran karangan bunga itu untuk melapor ke kepolisian.

Argo menduga, pembakaran bunga tersebut tak terencana dan hanya perbuatan reaktif dari para pendemo.

Terkait informasi mengenai adanya orator yang memerintahkan agar massa membakar karangan bunga tersebut, Argo mengaku belum mengetahuinya.

Ia menyambut positif jika ada masyarakat yang mempunyai barang bukti berupa instruksi pembakaran dari orator tersebut. "Kalau ada rekamannya ya bagus," kata Argo.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter sebelumnya mengatakan, instruksi pembakaran karangan bunga di depan Balai Kota, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh buruh, Senin (1/5/2017), berasal dari salah satu orator aksi.

Jupan mengatakan, ia sendiri hadir dan mendengar ada instruksi yang diteriakan oleh orator aksi yang berada di atas mobil komando.

Selain itu, rekaman video yang didapatkannya memperlihatkan adanya instruksi seperti yang ia lihat.

"Oknum (Instruksi pembakaran) sudah jelas dari mobil komando. Kan ada ajakannya. Ada pasti dong ada rekamannya," ujar Jupan di IRTI Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Senin, 01 Mei 2017

Titik Terang Mulai Terungkap Dibalik Penyiraman Air Keras Pada Novel Baswedan, Setalah 19 Saksi Diperiksa. Siapakah dia..??


VIP99NEWS- Polisi telah berhasil secara cepat menangkap tersangka pemberi keterangan tidak benar atau palsu untuk sidang kasus mega korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani setelah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian yang dengan waktu lima hari telah berhasil meringkus politikus partai Hanura tersebut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017) dini hari.

Lalu bagaimana dengan nasib pengungkapan pelaku teror dan aktor intelektual penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang hingga saat ini masih belum berhasil dibongkar oleh polisi. Padahal, kejadian itu terjadi pada 11 April 2017 lalu.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono penyelidikan kasus teror Kasatgas kasus korupsi mega korupsi pengadaan e-KTP itu terus dilakukan. Pasalnya, polisi masih terus memintai keterangan dari para saksi dan ahli.

"Kemudian, untuk kasus diluar kasus ini (Miryam) Novel Baswedan. Kita masih lakukan penyilidikan kita masih periksa dokter yang mengeluarkan visum baru kita terima dan nanti akan diperiksa korban. Kita sudah periksa 19 saksi kita akan pelajari dan analisa dengan saksi dan ahli serta barang bukti yang ada," ujar Argo di Gedung KPK saat menyerahkan Miryam, Senin (1/5/2017).

Dalam perkembangan kasus ini, Argo hanya meminta kepada publik untuk terus bersabar dan mendukung kinerja aparat dalam mengungkap pelaku teror dan aktor intelektual di balik teror Novel Baswedan.

"Kita sabar tunggu saja perkembangan. Bahwa penyidik telah bekerja," tutup Argo.

Hingga saat ini, Novel Baswedan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Singapura. Terakhir, kondisi mata Novel berangsur baik dan dalam proses pemulihan.

KPK Telusuri Ternyata Ada Partai Besar Yang Bantu Pelarian Miryam S Haryani, Ternyata Anggota Partai Tersebut Paling Banyak Mendapat Jatah Korupsi.


VIP99NEWS- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri keterlibatan pihak tertentu yang diduga membantu anggota DPR Miryam S Haryani melarikan diri menghindari penyidikan KPK.

Hal itu dikatakan penyidik KPK Tessa Mahardika, seusai serah terima tersangka dari Polda Metro Jaya kepada KPK.

"Pihak-pihak yang patut dikenai Pasal 21 masuk dalam pertimbangan kami, tapi fokus kami lebih dulu untuk menyelesaikan perkara inti Ibu Miryam," ujar Tessa dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (1/5/2017).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi penyidikan dapat dikenai sanksi pidana.

Ancaman hukumannya paling singkat tiga tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, saat ditangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Miryam sedang bersama salah seorang anggota keluarganya. Namun, Miryam mengaku sedang menunggu seorang temannya.

"Siapa saja yang bantu, tentunya kami sudah menginterogasi Ibu MSH. Kami dapatkan beberapa info yang akan kami sampaiakn pada KPK," kata Argo.

Sebelumnya, Miryam telah beberapa kali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.

KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Miryam di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Namun, saat itu KPK tidak menemukan Miryam di kediamannya.

Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

KPK meminta bantuan Mabes Polri untuk melakukan pencarian terhadap Miryam.

KPK memasukan Miryam ke dalam daftar pencarian orang. Politisi Partai Hanura tersebut juga telah dicegah ke luar negeri.

Kinerja TNI Membangun Jalan di Bengkulu Membuahkan Hasil, Jalan Sepanjang 5 Kilometer Bisa Dinikmati Masyarakat Sekitar

Ilustrasi Foto Jalan Yang di Bangun TNI
VIP99NEWS- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan sejak 5 April 2017, telah menampakkan hasilnya.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0409 Rejang Lebong, Kapten Inf Retno Suwarno, menuturkan, memasuki hari terakhir pelaksanaan TMMD di tiga lokasi di Kabupaten Kepahiang, jalan baru yang telah dibuka sepanjang lima kilometer.

"Pembukaan jalan baru sepanjang 5 kilometer sudah 100 persen. Untuk pekerjaan fisik lainnya juga ditargetkan sudah selesai sebelum tanggal 4 Mei nanti," jelas Retno, Senin (1/5/2017).

Sementara untuk pekerjaan pembuatan jembatan beton, kata dia, saat ini tinggal tahap akhir dengan kondisi 99 persen.

Seterusnya untuk pemasangan gorong-gorong tersebar di tujuh lokasi dengan kemajuan fisik 85 persen.

Sedangkan untuk kegiatan pembuatan plat deuker sebanyak tiga unit saat ini juga dalam tahap penyelesaian dengan kemajuan mencapai 80 persen.

Pelaksanaan TMMD ke-98 yang digelar di Kabupaten Kepahiang terhitung sejak 5 April-4 Mei itu, melibatkan 180 personel.

Personel tersebut mencakup anggota TNI sebanyak 122 orang, anggota Polri dari Polres Kepahiang sebanyak 11 orang, PNS Kodim 0409 Rejang Lebong dua orang, PNS Pemkab Kepahiang 15 orang serta 30 orang unsur dari masyarakat setempat.

Selain melibatkan ratusan personel militer dan sipil dalam pelaksanaan TMMD kali ini juga menggunakan dua unit alat berat berupa exavator dan satu unit buldozer.

Alat berat ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan pembukaan jalan yang medannya cukup berat.

Minggu, 30 April 2017

Pesan Positif Untuk Pemuda Ansor, "Radikalisme Kita Tangkal Bersama"


VIP99NEWS- Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak generasi muda atau milenial agar membentengi diri dari gerakan kelompok radikal dan antitoleransi.

"Sebab jika dibiarkan, risikonya adalah terkoyaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Yaqut, Ahad (30/4).

Menurut Yaqut, untuk membentengi diri dari kelompok radikal bisa dilakukan dengan kegiatan kolektif yang bermuara pada hal-hal positif.

"Dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang, kolektivitas di kalangan anak muda jadi berkurang. Mereka lebih intens berhubungan dengan gadget, bahkan dengan orang tua juga seperti itu," kata dia.

Padahal kolektivitas, kata dia, bisa membentengi masyarakat dari gerakan kelompok radikal, antitoleransi yang ingin mengubah negara dalam bentuk lain. Dengan kolektivitas, masyarakat harus saling mengingatkan untuk membendung radikalisme.

Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan belum lama ini ada kelompok tertentu yang ingin menggelar Forum Khilafah Internasional di Jakarta. Pihak kepolisian tidak memberi izin lantaran setelah dianalisa intelijen, selain mendatangkan banyak massa juga memiliki maksud mengubah ideologi negara Indonesia menjadi syariah.

GP Ansor, kata dia, mengupayakan pembendungan radikalisme salah satunya lewat "Ansor Day Festival" pada Sabtu (29/4) dengan sasaran kaum muda.

"Ini adalah tradisi baru untuk mengenalkan Ansor, sekaligus mengajak generasi muda paham situasi dan kondisi negara," kata pria yang akrab disapa Gus Tutut ini.

Yaqut mengatakan pihaknya juga mengajak generasi milenial memiliki mimpi baru untuk membangun bangsa Indonesia. Gus Tutut menceritakan, dulu semasa masih kuliah, mahasiswa memiliki mimpi untuk menumbangkan rezim orde baru yang dikenal sangat otoriter.

Mimpi itu akhirnya bisa diwujudkan dengan kolektivitas atau kebersamaan para mahasiswa di Indonesia.

"Tapi kalau generasi milenial sekarang seperti apa, saya tidak tahu. Jangan-jangan malah tidak punya mimpi baru. Saya berharap generasi muda bisa membangun mimpi bersama-sama atas negara ini, atas kehidupan kita yang akan datang, ini penting. Kalau tidak punya mimpi, hidupnya akan begini-begini saja," kata dia.

14 Daftar Nama Gay Yang Terjaring Sedang Melakukan Pesta Seks Sesama Jenis.


VIP99NEWS- Sebanyak 14 pria yang sedang menggelar pesta seks sesama jenis (homo/gay) di hotel Jl Diponegoro digerebek Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (30/4/2017) dini hari.

Ke-14 orang kaum gay yang kini diamankan polisi, yakni AN (43, pengusaha rental PS/Jombang), AS (22, mahasiswa/Sampang), AL (25, swasta/Malang), SD (44, swasta/Gresik), ISW (40, pedagang/Yogyakarta), AS (35, swasta/Sidoarjo), KH (23, swasta/Sidoarjo), FGF (25, mahasiswa/Surabaya), AIS (20, mahasiswa/Sidoarjo), MA (29, swasta/Yogyakarta), AN (24, swasta/Magelang), TA (27, swasta/Madiun), RTA (36, swasta/Madiun), Es (34, swasta/Surabaya).

Mereka melakukan pesta maksiat di dua kamar hotel, yakni kamar 314 dan 303. Mereka menghadiri pesta maksiat di Surabaya, setelah menerima undangan dari AN melalui broadcast lewat BlackBerry Masanger (BBM). Satu orang yang ingin gabung dikenai biaya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.

"Sebelum menggelar pesta di Surabaya, AN ini sempat mau mengadakan pesta di Madiun. Tapi tidak banyak respon dan acaranya batal. Saat diadakan di Surabaya, ternyata banyak pemintat," sebut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Minggu (30/4/2017).

Polisi yang mendapat informasi para kaum homo menggelar pesta maksiat di salah satu hotel langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan.

Ke-14 orang itu sudah berada di dua kamar saat polisi tiba di hotel.
Shinto menuturkan, sebanyak 11 orang berada di kamar 314 dan tiga orang di kamar 303.

Setelah dilakukan pengintaian secara visual, ada beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian. Mereka semua adalah laki-laki.

Saat dilakukan penggerebekan, kata Shinto, lima diantara 14 orang tersebut berda di satu ruangan dan kedapatan sedang menenonton video porno khusus kaum porno atau gay.

Sedangkan delapan orang lainnya melakukan pesta seks sesama jenis. "Selain sedang nonton film gay, kami juga menemukan kondom. Ada yang masih baru dan bekas, juga menemukan sampah tisu yang ada di dalam kamar," terang Shinto.

Mereka, lanjut Shinto, tidak hanya berasal dari Surabaya. Mereka datang dari Jombang, Madiun, dan Sidoarjo. Bahkan ada juga yang datang dari Yogjakarta dan Magelang.

"Semua datang ke Surabaya karena adanya undangan party gay yang sudah disebarkan selama beberapa hari oleh AN."

"Rencana party gay dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai dari hari Sabtu (29/4/2017) sampai dengan hari Selasa (2/5/2017) pagi," ucap Shinto.

Dari pengerebekan ini, polisi mengamankan ratusan bungkus kondom baru, puluhan kondom bekas, hanphone (HP), TV Led, USB berisi film pono kaum gay, dan uang Rp 1,1 juta.

Polisi juga menyita satu golok yang ditemukan di dalam mobil Mitsubisi Strada Triton L 9651 H milik salah satu peserta kaum gay.

Salah satu tersangka, AN mengaku baru sekal menggelar pesta hubungan sesama jenis ini.

"Baru melakukan di Surabaya, pernah mau menggelar di Madiun. tapi acara itu batal, karena tidak banyak respon dari peserta," aku AN.

Para tersangka bakal dijerat Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang pornografi, dan atau Pasal 45 UU Nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Selain itu, polisi juga akan dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pemberian bantuan dan bersama-sama melakukan tindak pidana, serta Pasal 2 UU Darurat Nomor 12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

Jumat, 28 April 2017

Ahok Perintahkan Dishub Juru Parkir Yang Di Pekerjakan Harus Warga Sekitar Kalijodo.


Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memperbaiki sistem parkir di Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Barat. Salah satunya dengan merekrut juru parkir (jukir) dari warga sekitar.

"Saat ini (jukir) dari UP (Unit Pelayanan ) Parkir Dinas Perhubungan. Kami punya visi untuk memberdayakan masyarakat," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, saat dihubungi detikcom, Jumat (28/4/2017).

Dishub DKI Jakarta akan melakukan komunikasi dengan perangkat daerah di kawasan Kalijodo. Kalijodo sendiri masuk dalam wilayah Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, dan Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kerja sama dengan Camat dan Lurah untuk seleksi agar bisa diangkat. Camat dan Lurah mem-verifikasi juru parkir adalah warga setempat," ujar Sigit.

Camat Tambora Djaharudin mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Namun, ia mendukung jika rencana itu dilaksanakan.

"Prioritas warga sekitar, selain faktor keamanan, juga tahu wilayah. Istilahnya ada preman atau apa, bisa dihadapi. Sudah berani, jadi tidak perlu mengandalkan aparat," ujar Djaharudin.

Rencananya, Sabtu (29/4) akan dilakukan uji coba sistem gerbang parkir (gate) di Kalijodo. Sistem tersebut menggantikan sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE).

Dengan Tagas Menteri Agama Membatasi Ceramah Yang Mengandung Unsur Kebencian Dan Radikalisme.



Kementerian Agama mengeluarkan 9 butir seruan bagi penceramah di tempat ibadah. Seruan ini dimaksudkan agar penceramah tak memberikan materi bermuatan politis, ujaran kebencian dan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penceramah juga diminta tidak menyampaikan materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Seruan yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini sebagai sespons atas maraknya ceramah bernada provokatif di beberapa tempat ibadah, terutama saat Pilkada DKI belum lama ini.

"Dalam rangka menjaga keragaman, kami perlu menyikapi dengan bijak melalui pendekatan terhadap penceramah di rumah ibadah," ujar Lukman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat 28 April 2017.

Lukman menyarankan, penceramah mengutamakan materi nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Lukman, dikeluarkan seruan sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama. Lukman berharap seruan itu dijalankan oleh para penceramah. Masyarakat pun diminta turut ikut mengingatkan jika ada penceramah yang provokatif. Berikut ini 9 seruan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

1. Penceramah memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. 

2. Penyemapaiannya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. 

3. Disampaikan dalam kalimat yang baik, santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan. Terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun. 

4.Bernuansa mendidik, pencerahan yang meliputi spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi,dan pengetahuan yang mengarah kepada,kebaikan peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial. 

5. Materi yang disampaikan tak bertentangan dengan empat konsesnsus Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. 

7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif

8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis. 

9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah. 

Kamis, 27 April 2017

Menaker: Ciptakan Dulu Lapangan Kerja Yang Banyak, Baru Setelah Itu Kita Cerita Upah Para Buruh, Itu Jalan Terbaik Sejahterakan Buruh Untuk Saat Ini


VIP99NEWS- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri berpendapat, peningkatan kesejahteraan buruh tidak berasal dari faktor kenaikan upah.

Namun, juga bisa berasal dari kompensasi pengeluaran yang berasal dari kebijakan pemerintah. Hal tersebut antara lain penguatan akses pendidikan, kesehatan sampai dengan rumah.

"Upah tentu saja terkait peningkatan kesejahteraan tapi bukan satu-satunya faktor. Faktor lain sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, keuangan, transportasi, dan tentu saja seperti yang kita lakukan hari ini perumahan yang layak," kata dia dalam Groundbreaking Rumah Susun di Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Terkait rumah, Hanif mengatakan, merupakan kebutuhan dasar bagi buruh. Itu mengingat sekitar sepertiga pendapatan buruh dialokasikan untuk pemenuhan hunian.

"Rumah layak merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja buruh dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sekitar sepertiga dari pendapatan buruh dialokasikan untuk keperluan perumahan, baik model sewa, kontrak, dan lain-lain," jelas dia.

Sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendekatkan buruh dengan kepemilikan rumah. Di antaranya ialah dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kemudian, melalui regulasi yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dana jaminan sosial di antaranya instrumen investasi paling banyak 30 persen (untuk mendukung program penyediaan perumahan) sesuai PP 55 Tahun 2015 perubahan PP 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar dia.

Kemudian, melalui PP 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

"Menggariskan bahwa pengambilan manfaat JHT paling banyak 30 persen yang peruntukannya untuk pemilikan rumah. Hal ini merupakan skema penyediaan perumahan jaminan sosial," jelas dia.

Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan Jenis Layanan Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua.

"Kami sudah menerbitkan Permenaker 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua yang kita luncurkan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BPJS," ujar dia.

Rabu, 26 April 2017

Nurdin Halid: Sudah Sepantasnya Setya Novanto DIcekal Keluar Negeri, Seorang Koruptor Harus Dibatasi Gerak nya.


VIP99NEWS- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan pencekalan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempengaruhi sikap internal partai. Menurut dia, tidak ada usulan dari dewan pimpinan daerah Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti posisi Setya.

“Itu proses hukum biasa. Kan pencekalan itu hanya bagian untuk memperlancar pemeriksaan kan begitu. Dan ketua umum itu taat asas, sangat patuh dengan hukum begitu,” usai Nurdin di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.

Menurut Nurdin, status pencekalan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tidak mempengaruhi statusnya di partai. Menurut dia, status pencekalan belum memperjelas status hukum seseorang.

“Pencekalan itu bukan status seseorang tersangka atau tidak tersangka. Itu hanya bagian dari proses hukum untuk memperlancar pemeriksaan. Di Golkar itu kan ada sistem, ada mekanisme,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, Partai Golkar akan terus mendukung proses hukum, yang berjalan termasuk jika harus melibatkan ketua umumnya. Nurdin juga menuturkan tidak akan melindungi siapapun dari proses hukum. “Oh, enggak, enggak. Enggak ada (perlindungan hukum),” ujar Nurdin.

Partai Golkar menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II se-Indonesia. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Merapi Hotel Sultan, Jakarta Selatan untuk membahas keputusan strategis partai. Pertemuan ini digelar berdasarkan inisiatif para ketua DPD Golkar dari seluruh Indonesia. Adapun salah satunya adalah soal kondisi kepartaian yang menghangat beberapa waktu terakhir.

Selasa, 25 April 2017

Untuk Pertama Kali Presiden Jokowi Rayakan Isra Mi'raj di Pesantren, Bukti Kepedulian Kepada Para Santri.


VIP99NEWS- Presiden Joko Widodo lebih bahagia mengadakan peringatan hari-hari besar agama Islam di luar Istana. "Saya merasa bahagia sekali peringatan Isra Miraj dilakukan di wilayah, apalagi tempatnya di pondok pesantren," katanya, kepada wartawan setelah memperingati Isra Miraj di Pesantren Alhikamussalafiyah Cipulus, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa sore, 25 April 2017.

Jokowi mengungkapkan, peringatan Isra Miraj di lingkungan pesantren apalagi lokasinya berada di pedesaan terasa lebih tenang dan damai. "(Di pesantren) damai sekali. Beda dengan di istana, terlalu serius dan formal," ujar Jokowi.

Dalam peringatan Isra Miraj di pesantren, Jokowi bisa langsung bertatap muka dengan para ulama, kiai, habaib, para guru ngaji dan para santri. "Kalau di istana, paling dengan para menteri, pejabat tinggi negara dan para duta besar. Jumlahnya paling 120 - 200 orang saja," kata Jokowi.

Makanya, Jokowi bertanya pada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "(Kalau di istana) Kapan ketemu rakyatnya? Kapan ketemu ulama, kiai, ustad dan santri?" ucap Jokowi.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih dipadu-padankan dengan jas warna hitam dan sarung motif salur itu, juga sesekali akan mengadakan peringatan hari besar Islam di Istana dengan mengundang para ulama, kiai, guru ngaji, dan para santri.

Dalam pesan Isra Miraj, Jokowi meminta para ulama, kiai, para ustaz, para guru ngaji, para santri dan kalangan pesantren, berperan aktif menjadi perekat silaturahmi berbangsa dan bernegara. "Kecuali itu juga terus memupuk semangat kebersamaan dan toleransi bahwa islam adalah agama yang cinta damai di tengah-tengah Bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika," kata Jokowi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan, perayaan Isra Miraj yang dihelat di Pesantren Al-Hikamussalafiyah, sebagai respons yang diminta Jokowi kepadanya. "Alhamdulillah, tahun ini sesuai dengan yang dikehendaki, perayaan Isra Miraj dilakukan di luar Istana," ujarnya.

Minggu, 23 April 2017

Anies-Sandi Diminta Prioritaskan Penyandang Disabilitas Intelektual dan Psikososial Agar Bisa Sejahterah.


VIP99NEWS- Penyandang disabilitas sudah cukup diperjuangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Dewi Tjakrawinata, menyebut Ahok sudah menghadirikan fasilitas umum lebih baik untuk penyandang disabilitas, dan mempekerjakan mereka di Balai Kota.

"Mulai dari memberikan tiket gratis untuk penyandang disabilitas, fasilitas umum untuk penyandang didsabilitas, pak Ahok sudah cukup mengakomodir," ujarnya

Namun demikian tidak semua penyandang difabel yang disentuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini.
Dewi Tjakrawinata menyebut penyandang disabilitas intelektual seperti 'down syndrome' serta psikososial seperti Schizophrenia sama sekali tidak tersentuh.

"Padahal mereka ini bisa diberdayakan, dan perlu sekali diberdayakan. Seperti (penyandang) Schizophrenia, mereka butuh lingkungan yang mendukung," katanya.

Di sejumlah negara telah dibuktikan, bahwa penyandang disabilitas intelektual dan psikososial masih bisa produktif, asalkan pekerjaannya tepat. Pekerjaan yang mereka lakukan antara lain adalah menyortir surat di kantor pemerintahan, atau housekeeping (tata graha).

"Mereka bisa melakukan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan kerutinan, mereka masih bisa diberdayakan," katanya.

Oleh karena itu ia sangat berharap Anies Baswedan - Sandiaga Uno yang dalam memberapa bulan ke akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bisa memperhatikan penyandang disabilitas intelektual dan psikososial.

"Mereka juga katanya akan memberikan KJP (Kartu Jakarta Pintar) plus untuk penyandang disabilitas, mereka juga katanya mau bikin Balai Latihan Kerja untuk penyandang disabilitas, semoga semuanya bisa direalisasikan," ujarnya.

Sabtu, 22 April 2017

MUI: Kegiatan Acara Hizbut Tahrir Tidak Melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) Kenapa Harus di Larang Polisi..???


VIP99NEWS- Majelis Ulama Indonesia mempersilakan organisasi Hizbut Tharir Indonesia (HTI) menyelenggarakan acara International Khilafah Forum 1438 H di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4).

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengatakan HTI memiliki hak konstitusional untuk menyelenggarakan acara tersebut.

"Silakan saja. Itu hak demokrasi mereka, hak berkumpul dan berpendapat juga diatur undang-undang," kata Zulkarnain saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Sabtu (22/4).

Dia pun meminta aparat kemanan tidak langsung melarang penyelenggaraan acara tersebut.

Menurut Zulkarnain, penindakan oleh aparat keamanan sebaiknya dilakukan bila acara HTI berisi materi yang bertentangan dengan dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah dapat mengambil langkah pembubaran HTI, bila acara International Khilafah Forum 1438 H membahas perubahan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"Khilafah apa yang dimaksud, nanti kita lihat dulu, kan belum dibicarakan. Kalau melanggar UUD 1945, ya dibasmi," katanya.

Tak Bertentangan

Dia juga mengingatkan agar HTI tidak membahas materi yang bertentangan dengan dasar negara. Ia mempersilakan anggota HTI menempuh langkah-langkah konstitusional bila ingin melakukan hal tersebut.

"Jadi sikap kami, jangan langgar UUD 1945. Kalau, mau ubah negara ini ya menangkan Pemilu, tuturnya.

Ia menambahkan, perwakilan MUI di Kabupaten Bogor juga akan hadir di International Khilafah Forum 1438 H. Pihaknya akan memantau materi-materi yang dibahas dalam acara tersebut.

Rencananya, HTI menggelar acara International Khilafah Forum 1438 H pada Minggu (23/4). Acara itu akan digelar di Gedung Balai Sudirman, kawasan Dr Saharjo, Jakarta Selatan.

Kamis, 20 April 2017

Warga Jakarta Yakin Anies-Sandi Jauh Lebih Faham Atasi Banjir Dan Macet Dari Pada Gubernur Sebelumnya.


VIP99NEWS- Partai Perindo merupakan salah satu partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Guna mengapresiasi kerja keras seluruh kadernya, Perindo‎ menggelar acara syukuran atas terpilihnya Anies-Sandi sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta.

Ke‎pada Anies-Sandi, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo berpesan agar membawa Ibu Kota menjadi role model bagi kota-kota lainnya di Indonesia. Menurut dia, saat ini Jakarta merupakan kota yang tidak tertata dengan baik.

"Sekarang perlu dilakukan penataan Jakarta, Jakarta ini agak semrawut dan kurang tertata baik. Dan sekarang kita harus ubah bagaimana Jakarta itu asri dan jadi menjadi contoh daerah lain," kata pria yang akrab disapa Hary Tanoe itu di Kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

Ia berharap, Anies-Sandi mampu mengatasi persoalan banjir dan macet yang tak kunjung terselesaikan di Ibu Kota. Menurut Hary Tanoe, permasalahan kemacetan dan banjir harus segera berangsur-angsur diselesaikan. "Dan bagaimana kita harus bekerja agar berkurangnya permasalahan banjir dan macet itu," simpulnya

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, dirinya bersama Anies Rasyid Baswedan memastikan menjadi pemimpin untuk seluruh warga Ibu Kota Jakarta.

"Kami pastikan kami adalah pemimpin yang konkrit dan menjamin (menjadi pemimpin) untuk kita semua (warga Jakarta)," katanya saat menghadiri Syukuran kemenangan Anies-Sandi di kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

Oleh sebab itu, dirinya meminta bantuan terhadap seluruh partai Perindo untuk terlibat dalam menciptakan persatuan di Ibu kota.

"Bantuan Perindo merajut kebersamaan warga DKI. Berbulan-bulan kita penuhi dengan pilihan yang penuh perbedaan. Saatnya sudah merajut tenun kebangsaan kita. Kita memastikan Jakarta adalah rumah kita bersama," tutupnya.

Mengejutkan..!! Perkataan Yenni Wahid, Kemenangan Jakarta Bukan Kemenangan Kelompok Radikal. Kelompok Radikal Yang Mana..??


VIP99NEWS- Direktur The Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta tidak dimenangkan oleh kelompok radikal. Pernyataan Yenny itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence saat berdialog dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal.

Yenny merasa harus menjelaskan ke Wapres Amerika Pence mengenai pilkada Jakarta tersebut. Sebab, ia menilai, pemberitaan media asing terhadap pilkada Jakarta seolah-olah terjadi kekalahan di tubuh (kelompok) moderat dan yang menang ialah kubu radikal. "Itu tidak betul," kata Yenny di Jakarta, Kamis, 20 April 2017.

Putri dari Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan bahwa di pihak pasangan pemenang pilkada, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terdapat juga kelompok Nasrani. "Pendukung Anies banyak Kristen taat," ujar Yenny.

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, unggul dari Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Dari hasil survei rata-rata Anies-Sandiaga unggul 57 persen sedangkan Ahok-Djarot 43 persen.

Seperti diberitakan, Wakil Presiden Amerika Michael Pence tengah berkunjung ke Indonesia. Di hari pertama ia menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah bertemu dengan Wapres Kalla, Pence menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di Masjid Istiqlal.

Sejumlah tokoh lintas agama yang hadir dalam pertemuan dengan Wapres Pence ialah Pendeta Henriette Lebang dari Persekutuan Gereja Indonesia, Ignatius Suharyo dari Konferensi Waligereja Indonesia, dan K.S. Arsana dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Lalu ada Yenny Wahid dan Din Syamsuddin.

Selasa, 18 April 2017

Aparat Gabungan di Turunkan Demi Amankan Jalannya Pilgud di DKI Jakarta


VIP99NEWS- Sebanyak 2.600 personel aparat keamanan gabungan kepolisian, TNI dan dinas perhubungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjaga keamanan di titik-titik persimpangan jalan di wilayah tersebut untuk ikut mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Pada intinya aparat keamanan di Kabupaten Bogor siap mengantisipasi situasi-situasi yang mungkin terjadi. Tapi, harapan kami, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M. Dicky Pastika seusai Apel Kontigensi Pengawalan Pengamanan di Lapangan Tegar Beriman, Bogor, Selasa, 18 April 2017.

Ia menyebutkan setidaknya penyebaran anggota keamanan gabungan tersebut bisa mencegah upaya provokatif atau upaya lainnya yang akan mengganggu ketertiban. Para personel disebar di pintu keluar gerbang tol, perbatasan jalan provinsi, terminal bus dan stasiun kereta api di sekitar wilayah Bogor.

Andi mengatakan, sesuai dengan Maklumat Nomor 1/IV Tahun 2017 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, masyarakat diimbau untuk tidak ke Jakarta dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam rangka Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada Rabu, 19 April 2017.

Menurut pantauan kepolisian, kata Andi, hingga saat ini jumlah masyarakat di wilayahnya yang diperkirakan akan ke Jakarta mash minim.

Komandan Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor Letkol Inf Fransisco mengatakan, TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Ia menyampaikan bahwa 330 personel TNI telah diperbantukan untuk pengamanan Pilkada DKI Jakarta sejak Senin, 17 April 2017. Selain itu, para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap kecamatan juga ikut memantau.

"Pesan saya satu: masyarakat jangan melakukan hal yang tidak diingankan karena bisa merugikan diri sendiri. Ini Pilkada, bukan pemilihan presiden," ujar Fransisco.