Selasa, 11 April 2017

Apakah KPI Bungkam Dengan Video Kampanye Kontrovensi Ahok-Djarot? Video Ini di Laporkan Karena Mangandung Provokator


Tulisan "GANYANG CINA" menuai kontroversi
VIP99NEWS- Ketua Perkumpulan Indo Digital Volunteer Anthony Leong melaporkan iklan kampanye pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Iklan tersebut diduga melanggar hukum penyiaran.

Anthony menyebutkan, laporannya ini sebagai bentuk peringatan kepada tim sukses pasangan nomor urut dua itu agar tidak menayangkan kembali iklan tersebut. “Kami dari perkumpulan Indo Digital Volunteer ingin memberi early warning kepada Tim Ahok-Djarot,” ujar Anthony dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 April 2017.

Dalam video berdurasi dua menit itu, kata Anthony, terdapat hal yang kontradiktif dengan kebhinekaan yang diusung Ahok-Djarot. Beberapa visualnya juga menampilkan suasana mencekam sehingga menginterpretasikan bahwa warga Jakarta seolah belum siap menerima keberagaman.

“Kita inginkan demokrasi yang sejuk, kita ingin value dari Pilkada ini diiisi dengan gagasan. Jadi, bukan isu- isu kekerasan, dan SARA seperti yang ada di video tersebut yang ditunjukkan,” ujarnya. "Kami tidak mau mencederai demokrasi dan seluruh elemen bangsa."

Anthony juga melampirkan pemaparannya terkait beberapa adegan yang dianggap tak layak itu dalam laporannya. Di antaranya adegan tindakan kekerasan oleh demonstran terhadap seorang ibu dan anak yang berada di dalam mobil. Kemudian, demonstrasi anticina yang dilakukan oleh orang-orang berpeci dan bersorban dengan spanduk bertuliskan “Ganyang Cina”, dan beberapa cuplikan lain yang menurutnya bisa mengundang kontroversi.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengaku telah menerima laporan yang dilayangkan oleh Perkumpulan Digital Volunteer itu. Ia mengatakan akan membahas laporan tersebut dalam rapat pleno.

Yuliandre mengatakan, iklan berdurasi tiga menit itu berpoteni melanggar penyiaran jika tidak melalui proses editing. Setidaknya, ada delapan indikasi awal pelanggaran yang terdapat dalam iklan tersebut. Namun, Yuliandrie belum bisa menjabarkan delapan pelanggaran tersebut. Sebab, pihaknya masih memonitor iklan yang menjadi viral di media sosial tersebut. "Iklan ini berbeda dengan iklan di media sosial dan media baru. Di media baru viralnya sudah kemana-kemana," ujarnya.

Kapolri Berikan Penghargaan Untuk Aiptu Sunaryanto Atas Aksinya Tembak Begal di Angkot


VIP99NEWS- AKSI heroik Aiptu Sunaryanto yang menyelamatkan Risma Oktaviani, 25, dan anaknya Dafa, 2, yang ditodong di dalam angkutan kota (angkot) akan mendapatkan penghargaan dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.

Ditemui seusai memberikan pembekalan kepada siswa Sespimmen dan Sespimti di Sespim Polri Lembang Kabupaten Bandung Barat, Selasa (11/4) siang, Kapolri Tito menyatakan akan berencana memberikan penghargaan.

"Ada rencana begitu (memberikan penghargaan-red), yang di Jakarta ya. Ada rencana Kapolda memberikan penghargaan, saya juga nanti akan berikan penghargaan," ucap Tito.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aiptu Sunaryanto berhasil menyelamatkan Risma Oktaviani dan Daya yang disekap pelaku bernama Hermawan di Angkutan Kota KWK T25 (Rawamangun-Pulogebang) di Jalan Gusti Ngurah Rai, Buaran, Jakarta Timur pada Minggu (9/4) malam.

Sebelum aksi heroiknya itu, Aiptu Sunaryanto dibantu warga yang mengetahui kejadian sempat bernegosiasi agar pelaku yang sedang menodongkan pisau mau melepaskan Risma dan Daya serta menyerahkan diri ke polisi.

Namun karena tidak mau menyerah, anggota Satlantas Jakarta Timur itu akhirnya mengeluarkan tembakan kepada Hermawan saat dia lengah. Hermawan berhasil dilumpuhkan setelah bagian lengan kanannya ditembak. (OL-5)

Minggu, 09 April 2017

Viral...!! Polisi Berpakaian Preman Tampar Buruh Perempuan Menjadi Heboh Di Media Sosial


VIP99NEWS- Insiden penamparan buruh perempuan di Tangerang berbuntut panjang. Serikat Pekerja PT Panarub Dwi Karya akan melaporkan insiden itu karena dinilai telah melanggar hak asazi. "Kami akan melaporkan peristiwa itu ke Propam Polda Metro Jaya dan Komnas Perempuan serta Komnas HAM," kata Koordinator Buruh PT Panarub Kokom Komalawati, Ahad 9 April 2017.

Insiden itu terjadi pagi tadi saat aktivis buruh bersiap menggelar unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura Jalan Veteran, Kota Tangerang. Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh perempuan yang dipecat secara sepihak oleh PT Panarub.

Sebelum unjuk rasa dimulai, datang polisi berpakaian preman bersama sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Mereka meminta pengunjuk rasa bubar. Mereka juga mencopot pamflet dan spanduk yang dipasang di tempat itu.

Tindakan petugas itu membuat aktivis bernama Emilia Yanti marah. Dia memprotes dan berdebat dengan seorang polisi berpakaian preman. Diduga polisi itu adalah Kasat Intel Polres Tangerang Ajun Komisaris Besar Danu Wiyata. Saat itulah insiden penamparan terjadi.

Kokom mengatakan tindakan polisi tersebut sangat merendahkan kaum perempuan dan tidak menghargai kebebasan berpendapat seperti yang diatur dalam Undang-undang. "Kami sangat serius dalam menyikapi kekerasan oleh polisi ini," katanya.

Menanggapi insiden itu, Kapolres Metro Tangerang Komisaris Besar Harry Kurniawan mengatakan akan memproses masalah ini. "Terkait informasi yang didapat pada saat penanganan unjuk rasa di acara CFD (Car Free Day) tadi pagi, kami sedang mendalami dan menindaklanjuti hal tersebut," kata Harry.

Pantaskah Ahok Disebut Sunan Kalijodo? Ini Kata Ketua Umum Pemuda Ansor


VIP99NEWS- Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Sunan Kalijodo.

“Tadi Pak Djarot bercerita tentang Sunan Kalijogo. Enggak beda jauh Pak Basuki dengan Sunan Kalijaga, beliau itu Sunan Kalijodo,” kata Yaqut saat menerima kunjungan Ahok-Djarot di kantornya pada Jumat 9 April 2017.

Julukan Sunan Kalijodo untuk Ahok itu menurut Yaqut merujuk pada kebijakan penggusuran kawasan pelacuran Kalijodo yang dilakukan Ahok. Kini kawasan itu menjadi ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau yang menjadi ikon baru kota Jakarta. “Sunan Kalijodo mengubah masyarakat hitam menjadi masyarakat beriman,” kata Yaqut.

Dalam kunjungan itu GP Ansor menyatakan dukungannya kepada Ahok-Djarot untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

“Kita harus gunakan momentum ini dan Pak Ahok serta Pak Jarot sebagai wasilah. Sebagai perantara untuk mempertahankan negara ini,” ujar Yaqut.

Yaqut juga menyatakan tidak akan memberikan dukungan pada kelompok yang berpotensi membesarkan Islam radikal. “Jadi kalau di lapangan ada yang menemukan ada kader Ansor atau kader Banser yang mendukung kelompok-kelompok radikal tersebut, laporkan ke saya. Besok kita kasih surat pemecatan,” tegasnya.

Ahok-Djarot akan beradu kuat dengan Pasangan Calon nomor urut tiga Anies-Sandi pada hari pencoblosan 19 April mendatang.

Sabtu, 08 April 2017

TERBUKTI.!! Di Era Joko Widodo Banyak Pembangunan Tol. Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Akan Berkembang Pesat.


VIP99NEWS- Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini pembangunan jalan tol gencar dilakukan. Contohnya,tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, tol Manado-Bitung, dan tol Balikpapan-Samarinda.

Lantas, apa dampak pembangunan tol tersebut bagi dunia usaha? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan kehadiran tol akan semakin menekan ongkos logistik. Selama ini, pengusaha harus menanggung beban mahalnya ongkos transportasi karena tertinggalnya infrastruktur.

"Ini sangat dibutuhkan karena infrastruktur sudah tertinggal sejak lama sekali, puluhan tahun. Ini kan menimbulkan inefisiensi dalam logistik karena infrastruktur buruk, belum lagi macet-macetan dan berapa biaya BBM yang dibuang percuma," kata Hariyadi, Minggu (8/4/2017).

Menurut Hariyadi, dengan adanya terbangunnya jaringan tol maka pengusaha bisa menghemat ongkos logistik. Contohnya, kehadiran tol Trans Jawa, membuat hemat biaya logistik. Pekerjaan lainnya yang perlu dibereskan pemerintah, sambungnya, yakni memperbaiki jalur lautnya alias tol laut.

"Kalau catatan Bank Dunia kan ongkos logistik kita itu keseluruhan 25% dari PDB, kalau adanya jalan tol di Jawa, kemudian juga Sumatera, paling tidak bisa turun 5%. Kalau tol laut ini memang banyak kekurangannya. Karena masalahnya pertumbuhan ekonomi di Timur ini belum sejalan, jadi masih kayak konvensional, ada tol laut tapi cuma bawa barang dari Barat, dari Timur ke Barat masih banyak kosong," jelas dia.

Selain itu, kehadiran tol bisa menumbuhkan pusat ekonomi baru. Misalnya, kehadiran tol Trans Sumatera akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di sana, sekaligus menghubungkan kota-kota di Sumatera.

"Paling tidak antar kotamadya tingkat I bisa terhubung. Memang diakui Sumatera masih sepi, tapi konsep infrastruktur, apalagi jalan tol, itu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Kalau tidak dibangun tol di Sumatera dari sekarang, kapan lagi kan. Jangan sampai terlambat lagi," pungkas Hariyadi. (idr/hns)

Jumat, 07 April 2017

FAKTA TERUNGKAP..!! Untuk Melemahkan FPI, Nenek Sidup Klarifikasi FPI Tidak Perna Cabut Listrik di Rumahnya


VIP99NEWS- Dugaan ancaman yang diterima Sidup (80 tahun), menjadi perhatian di dunia maya. Disebut-sebut, nenek Sidup mendapat ancaman dari anggota Front Pembela Islam (FPI) karena mendukung Ahok, bahkan listrik dan dan saluran air di rumah nenek Sidup dipadamkan dan dihentikan.

Namun, kabar tersebut akhirnya dibantah oleh nenek Sidup setelah pihak FPI bersama Ketua RT, RW dan Lurah mendatangi langsung kediamannya di Jalan Kemuning RT 05, RW 07, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Syarifuddin, tetangga Sidup, juga membantah adanya ancaman yang diterima Sidup. Bahkan Syarifuddin mengungkapkan rumah yang kini ditempati nenek Sidup adalah bekas warung milik keluarganya.

Ia juga mengungkapkan, listrik dan air yang dialirkan ke rumah Sidup keseluruhan berasal dari rumah orang tua Syarifuddin yang merupakan tetangga terdekat Sidup. Syarifuddin menambahkan, berita yang mengabarkan adanya ancaman dengan pemadaman lampu yang dialami Sidup, keseluruhannya adalah tidak benar.

"Malam itu, seluruh keluarga pergi jadi tidak ada orang di rumah. Karena Bu Sidup listriknya nyambung ke rumah jadi otomatis mati, karena di rumah listriknya dimatiin," jelas Syarifuddin, Jumat (7/4).

Sebelumnya Sidup ramai diperbincangkan karena sebelumnya dikabarkan sempat mendapatkan tindak diskriminasi dengan cara pemadaman lampu dan dihentikannya saluran air. Hal ini sepenuhnya telah diklarifikasi oleh Sidup dan aparatur pemerintah seperti RT, RW dan Lurah, termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya sempat disebut dalam berita yang diduga mengada-ngada itu.

"Enggak ada istilah pencabutan listrik dan air karena listrik dan air dialirkan dari rumah saya. Ibu Sidup juga udah bikin surat klarifikasi di depan lurah," tegasnya.

Sidup, menurut Syarifuddin awalnya merupakan warga RW 05, namun setelah berpisah dengan suaminya, Sidup memutuskan untuk menjual rumahnya. "Setelah rumahnya dijual, dia (Sidup) tidurnya di mana-mana. Makanya RT sama RW enggak tega, akhirnya Bu Sidup disuruh tinggal di situ," ujar dia.

Aparatur, menurut Syarifuddin, sengaja menempatkan Sidup di rumah bekas warung di sebelah pos karang taruna, agar warga dapat turut menjaga Sidup, melihat kondisinya sebagai janda yang tinggal sendiri. Meskipun terkadang anak terakhirnya, Tian (9) dan tiga cucunya menginap di rumah Sidup.

Kamis, 06 April 2017

TERKESAN MELINDUNGI...!! Kapolda Metro Jaya Undur Sidang Ahok Sampai Selesai Pilkada DKI


VIP99NEWS- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menyarankan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua 2017.

"Surat itu merupakan surat biasa dan wajar apabila kepolisian mengirimkan surat berkaitan hal tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Kamis.

Kombes Argo mengatakan surat saran menundaan sidang Ahok itu agar persiapan pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan tertib dari gangguan keamanan ketertiban masyarakat pada 19 April 2017.

Argo mengungkapkan pelaksanaan sidang lanjutan Ahok mendekati masa tenang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua sehingga perlu langkah antisipasi potensi pengerahan massa.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga memutuskan untuk menunda jadwal pemeriksaan terhadap pasangan calon lainnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang menjadi terlapor pada beberapa laporan masyarakat.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya meminta PN Jakarta Utara untuk menunda sidang lanjutan kasus penodaan agama terdakwa Ahok tertanggal 4 April 2017.

Kepolisian beralasan penundaan jadwal sidang untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban warga DKI Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua.

Selain itu, pihak Polda Metro Jaya menginformasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga ditunda hingga pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua selesai dilaksanakan.