Selasa, 28 Februari 2017

Setelah Bersaksi di Sidang Ahok Ini Permintaan Habib Rizieq Pada Penegak Hukum


 Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, dihadirkan dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Rizieq menyatakan perkataan Ahok mengenai Surah Al Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu mendoai Alquran dan Rasul.

Dia mendengar dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok melalui rekaman video. Selain itu, penyidik sempat kembali memutar video tersebut saat pemeriksaannya sebagai saksi pelapor.

"Yang saya ingat apa yang tertuang di BAP. Saya minta ulang ‘Jadi jangan percaya sama orang....’, biarpun setelah itu ada kalimat lain soal programnya," kata Habib Rizieq di ruang persidangan, Selasa (28/2/2017).

Pernyataan Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, lanjut dia, jelas merupakan penistaan agama. Habib Rizieq bahkan menyebut Ahok tak hanya menodai Surah Al Maidah Ayat 51, tetapi juga Alquran secara keseluruhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu tersebut.

"Ini bukan saja penodaan Alquran tapi juga Rasul, ulama, dan semua umat Islam agar jangan pilih pemimpin non-Muslim," ucap dia.

Habib Rizieq pun menilai beberapa frasa yang disebut Ahok dalam pidato itu tidak etis diungkapkan oleh seorang gubernur.

"Kata ‘macam-macam’ itu tidak etis dan termasuk pelecehan, termasuk (Surah) Al Maidah itu sendiri. Kata takut masuk neraka. Ini pertegas bahwa konteks nya adalah pilkada. Kata-kata ‘Dibodohi’ ini pertegas penodaan oleh terdakwa," ujar dia.

Dia juga heran, kenapa hingga saat ini polisi tidak menahan Ahok. Padahal, persidangan sudah berjalan sampai 12 kali.

"Karena sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, siapa pun yang melanggar terkait Pasal 156 a tidak ada yang tidak ditahan, bahkan baru tersangka saja sudah ditahan. Ini kok sudah terdakwa 12 kali sidang, masih belum ditahan. Karena itu kita minta untuk segera dilakukan penahanan," kata Habib Rizieq.

Selain Habib Rizieq, ada satu saksi ahli lain yang dihadirkan dalam sidang hari ini. Ia adalah ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Choir. Keduanya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sabtu, 25 Februari 2017

Kedatangan Raja Salman Untungkan Indonesia Dengan Investasi yang Besar Kata: Setya Novanto


Ketua DPR Setya Novanto mengatakan kedatangan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud bakal mendatangkan banyak keuntungan. Salah satunya terkait investasi yang berasal dari negeri Timur Tengah itu.

"Ya (kedatangan Raja Salman) nilainya (investasi) cukup besar," kata Setya Novanto di Komplek DPR Jakarta, Sabtu (25/2).

Setya Novanto mengatakan Ketua Parlemen Kerajaan Arab sempat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Abdullah bin Mohammad Ibrahim al-Sheikh yang juga ketua majelis Syuro itu datang ke Indonesia pada pertengahan Februari.

Saat kunjungannya tersebut, Abdullah mengatakan akan kembali datang ke Indonesia membawa rombongan hingga 1.500 orang. Lengkap dengan Raja, para menteri dan pengusaha.

"Tentu ini kesempatan juga bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk aktif bisa menyambut adanya kerja sama kerja sama baik di Indonesia," ungkap Novanto.

Untuk itu Ketum Partai Golkar ini juga berharap sambutan yang berkesan bagi Raja Arab beserta rombongannya bisa mendatangkan investasi untuk Indonesia.

"Kita harapkan bisa memberikan arti yang sangat, sehingga kita harapkan adanya investasi yang sangat besar," tutupnya.

Hak Angket Ahok Akan Sulit Karena Banyak Didukung Pengusaha Besar di Belakangnya. Karena ini...

www.vipqiuqiu99.com

Empat Fraksi di DPR, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS telah mengajukan usulan hak angket 'Ahok Gate' pada sidang paripurna Kamis 23 Februari 2017.

Pengamat Politik Sofyan Sjaf menilai hak angket itu akan sulit terwujudkan karena sarat akan intervensi dari pihak penguasa. Sebab, Ahok Gate itu mengarah ke Pilkada DKI Jakarta yang akan berlanjut ke dua putaran.

"(Hak angket) Ahok Gate itu akan ada sebuah intervensi pihak penguasa, sehingga dibutuhkan kesolidan dari para anggota DPR," ujarnya Sabtu (24/2/2017).

Menurutnya, hal ini sangat menguras energi karena bagi kubu anti-Ahok, merasa adanya ketidakadilan yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan tidak memberhentikan mantan bupati Belitung Timur itu dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Bagi mereka yang menolak Ahok ini dianggap sesuatu yang tidak adil, Karena para pengusaha besar sudah keluarkan dana cukup besar untuk pilkada DKI untuk memenangkan Ahok-Djarot kembali. Saya pikir ini ada uapaya pembekingan penegak hukum dari para cukong-cukong besar dibelakang ahok" tandasnya.

Sekedar diketahui, hak angket Ahok Gate belum ada keputusan dari DPR. Diperlukan rapat badan musyawarah (Bamus) satu kali lagi untuk memutuskan jadwal pengambilan keputusan hak angket. VIP99NEWS

Jumat, 24 Februari 2017

Deal, Pemerintah Terbitkan Izin Kepada AMNT Karena ini...


Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau dalam rilis di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017, mengatakan, setelah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM pada 17 Februari 2017, Kementerian Perdagangan juga sudah mengeluarkan izin ekspor konsentrat tembaga dengan volume 675.000 ton.

"Kami akan segera melanjutkan kegiatan ekspor dan meneruskan operasi tambang di Batu Hijau secara normal," ujarnya.

Menurut dia, Amman menghargai kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan untuk menyelesaikan proses permohonan rekomendasi dan izin ekspor konsentrat dari tambang Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat.

"Kami juga berharap untuk dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang sama, yaitu keberlangsungan operasi dan nilai tambah tambang AMNT sebagai salah satu penunjang perkembangan ekonomi dalam negeri secara jangka panjang seperti yang telah kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, terutama dukungan pemerintah dalam mempermudah dan menunjang investasi kami di masa mendatang," tambah Rachmat.

Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah tambang tembaga dan emas yang beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Sejak mulai melaksanakan operasi secara penuh di Indonesia pada 2000, Amman telah berkontribusi lebih dari Rp100 triliun berupa pembayaran pajak dan nonpajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta pembayaran deviden kepada para pemegang saham nasional.

Amman yang mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan dan 3.500 kontraktor juga melakukan berbagai program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat dengan anggaran dana per tahun lebih dari Rp50 miliar.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, Amman telah menyatakan terima kasih atas persetujuan pemerintah mengubah perjanjian kontrak karya menjadi IUPK. Sementara, PT Freeport Indonesia (PTFI) menolak perubahan dari KK menjadi IUPK.

Kamis, 23 Februari 2017

PAN Kukuhkan Dukungan Pada Anies-Sandi, PDIP Kalang Kabut Cari Dukungan.


Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya belum menentukan sikap resmi terkait dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski begitu, ia meyakini bahwa 80 persen anggota PAN memilih pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno dari pada Petahana Basuki Tjahaja Purnama(Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Secara tersirat, Eddy pun menyebut memilih pemimpin Ibu Kota yang ‘OKE OCE’

"Mungkin menurut saya kalo kita pilih gubernur yang akan datang, yang paling baik yang pembangunannya tidak hanya fisik tapi juga manusianya di DKI. Itu ada di satu pasangan calon yang paling Oke Oce," ujar Eddy di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017).

‘OKE OCE’ merupakan singkatan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship,program yang kerap disampaikan oleh pasangan Anies-Sandiaga, baik ketika kampanye maupun debat kandidat Pilgub DKI. Slogan tersebut identik dengan pasangan nomor urut tiga tersebut.

Eddy mengatakan, pihaknya masih menunggu perhitungan hasil rekapitulasi suara resmi dari KPU DKI, sebelum mendeklarasikan dukungannya pada putaran kedua. Saat ini, jajarannya di partai berlambang matahari terbit itu tengan menggodok program unggulan dari dua pasangan calon yang tersisa.

"Kita pelajari misi-misi dari kedua pasangan calon, kemudian kita lakukan komunikasi potik dari berbagai pihak. Kita juga menghormati penghitungan yang ada di KPU. Nanti kalau sudah selesai kita deklarasi secara besar besaran terhadap pasangan calon ‎yang telah kita tentukan," tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil real count C1 yang dilakukan KPU, pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dipastikan maju pada putaran kedua Pilgub DKI. Sementara itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni gugur karena memperoleh suara paling sedikit.

Rabu, 22 Februari 2017

Kapolri Akan Panggil SBY Soal Sekenario "Jebloskan" Antasari Azhar.



Partai Demokrat melaporkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke Bareskrim Polri. Laporan itu menyusul tudingan Antasari kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai aktor kriminalisasi kasus pembunuhan Bos Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan laporan Partai Demokrat bisa gugur jika Antasari mempuyai barang bukti atas tuduhannya.

"Nanti kita lihat apakah Antasari itu memiliki bukti, maka laporan pencemaran nama baiknya gugur, tapi kalau tidak mempuyai bukti itu bisa pencemaran nama baik," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Mantan Kepala BNPT ini mengaku telah menjadwalkan pemanggilan mantan Presiden ke-6 itu untuk dimintai keteranganya atas laporan Demokrat.

"Oh iya, sebagai pelapor kita akan mendegarkan keterangannya beliau (SBY)," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi telah menyerahkan barang bukti yang telah mereka kumpulkan terkait dugaan pencemaran Antasari kepada SBY.

"Sudah berbagai barang bukti ya, berbagai apa namanya itu fotokopi-fotokopi statement dia yang sudah jadi viral di berbagai media massa, dan juga kami siapkan rekaman-rekaman pernyataan saudara Antasari," kata Didi di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Didi merasa yakin apa yang dilakukan oleh Antasari Azhar mengandung unsur pidana dan harus segera diproses.

"Memastikan bahwa dugaan unsur pidana itu ada, sehingga laporan kami berlanjut. Mungkin itu aja bisa kami sampaikan, selanjutnya kita menunggu proses lebih jauh dan kami berharap Kepolisian segera menindaklanjuti dan memproses saudara Antasari Azhar," tekannya.

Selasa, 21 Februari 2017

Ahok Orang Nasrani Tak Pantas Tafsirkan Al-Maidah Ayat 51, Jelas-Jelas Dia Nistakan Ulama & Al-Qur''an. Kata Saksi Ahli


Ahli agama Islam dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas menyatakan, ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menyinggung surah al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu merupakan penistaan terhadap ulama. Yunahar menjadi ahli dalam sidang penistaam agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2).

"Itu yang dituduh berbohong bisa politikus, mubaligh, guru, bisa juga ulama. Dalam konteks ini yang punya otoritas mewarisi Nabi menyampaikan risalah Islam adalah ulama. Maka ucapan itu telah menistakan ulama, Ahok jangan berkilah kalau dia tidak menistakan ulama. Dan dia tidak berhak menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, Kok bisa orang nasrani tafsirkan ayat al-maidah ayat 51 jelas itu tidak boleh" kata Yunahar.

Menurut dia, dalam pidato Ahok itu walaupun tidak sebutkan ulamanya, tetapi disebutkan kata 'orang' dan 'orang' itu bersifat umum siapa saja yang menyampaikan surah al-Maidah ayat 51. "Tentu, menurut itu ulama berbohong, dalam khasanah intelektual Islam berbeda pendapat itu biasa, menyatakan pendapat orang salah juga itu biasa, mengatakan sesat juga biasa tetapi jangan mengatakan bohong karena dalam ilmu hadis bohong itu adalah satu dosa besar," kata Yunahar.

Sebelumnya, ahli agama Islam dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar juga telah memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Ahok. Jaksa penuntut umum (JPU) juga dijadwalkan memanggil ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif, yakni pasal 156a dengan ancaman lima tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Menurut pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.