Selasa, 09 Mei 2017

Massa Pendukung Ahok Berangsur Bubar, Sampah Yang Ditimbulkan di Biarkan Begitu Saja


VIP99NEWS-. Massa Pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagian besar telah membubarkan diri, Selasa (9/5) malam. Namun, hingga pukul 00.03 WIB, sebagian pendukung Ahok masih berada di di luar Rutan Cipinang.

"Pokoknya kita akan terus berada di sini," kata Yulia (45 tahun), warga keturunan Tionghoa yang mengaku datang dari Jelambar, Jakarta Barat saat ditanya temannya.

Selain Yulia, masih banyak pendukung Ahok yang masih antusias, terlihat dari sejumlah orang yang berfoto di papan kecil yang bertuliskan "Bebaskan Ahok".

Sayangnya, berdasarkan pantauan awak media taman perkarangan di luar Rutan Cipinang yang ditanami beberapa jenis tanaman terlihat rusak. Ditambah sampah berserakan di sepanjang jalan akibat dari berkumpulnya massa pendukung Ahok.

Para pendukung setia Ahok meninggalkan banyak prilaku buruk setelah tadi siang para pendukung ahok mencoba untuk merubuhkan pintuh gerbang Rutan Cipinang dan menutup jalan selama orasi para pendukung ahok yang tidak terimah dia (Ahok) di penjarah di Rutan Cipinang.

Selama berjalannya orasi ketidak puasan para pendukung ahok dengan keputusan Jaksa Penuntut umum yang menetapkan Ahok di tahan selama 2 tahun, membuat para pengguna jalan menjadi terganggu dengan adanya aksi tersebut.

Senin, 08 Mei 2017

Setelah Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Ormas Mana Lagi Yang Akan Dibubarkan.? Keputusan Jokowi Melalui Wiranto Tuai Banyak Kecaman Pengamat Politik.

Penjelasan Wiranto tentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir indonesia (HTI) kepada para awak media.

VIP99NEWS-. Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto.

Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait proses pembubaran HTI.

Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI anti- Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

"Sekarang kalau kami dibilang anti- Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti- Pancasila?" ujar Ismail Rabu (3/5/2017).

Ismail juga mengaku bingung atas wacana pembubaran HTI.

"Kami tidak tahu apa masalahnya sehingga harus dibubarkan? HTI itu bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum," ujar Ismail.

"Kalau mengikuti peraturan, disebutkan bahwa pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan. Ya tapi sebelum ke sana, kami harus tahu dahulu apa yang menjadi persoalan," lanjut dia.

Ismail sekaligus mengonfirmasi bahwa HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat.

Minggu, 07 Mei 2017

Wiranto "Tengai" Perbedaan Pendapat Tentang Isu Makar Dari Institusi Polri Dan TNI. Apa Hasilnya....??


VIP99NEWS-. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku akan segera memanggil PanglimaTNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Tito Karnavian.
Pemanggilan ini untuk membahas perbedaan pandangan antara kedua pimpinan institusi soal upaya makar terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Nanti akan saya kumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini," kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam, Gatot menyebut upaya makar tidak akan mungkin dilakukan kelompok Islam untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Gatot menilai, adanya kabar soal upaya makar dalam aksi unjuk rasa bela agama itu adalah berita bohong atau hoax untuk menakuti rakyat Indonesia.

Dia merasa tersinggung dengan adanya informasi yang berkembang di masyarakat, yang mengaitkan aksi umat Islam dengan upaya kudeta pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal sebelumnya, pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang dituduh akan melakukan upaya makar terhadap pemerintah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto enggan mengomentari pernyataan Gatot. Namun ia mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus dugaan makar masih bergulir di Polda Metro Jaya.

Penangkapan pertama terjadi pada 2 Desember 2016, saat aksi Bela Islam 212 digelar.
Saat itu polisi menangkap Ahmad Dhani, Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar.

Penangkapan kedua dilakukan pada 30 Maret 2017.
Penangkapan dilakukan menjelang aksi damai 31 Maret atau yang lebih dikenal 313.
Orang-orang yang ditangkap yaitu Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat orang lain berinisial ZA, IR, V, dan M. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Jumat, 05 Mei 2017

HEBOH...!! Beredar Isu "Panasnya" Presiden Jokowi Dengan Tiongkok Karena Tidak Terima Pemberitaan South China Morning Post


VIP99NEWS-. Beredar isu pemerintah indonesia protes dengan pemerintah tiongkok dikarenakan presiden joko widodo tidak terima dengan pemberitaan South China Morning Post.

"Menanggapi artikel Jake Van Der Kamp di South China Morning Post 1 Mei 2017, perlu kami jelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengutarakan angka perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam konteks posisi Indonesia di antara negara-negara anggota G-20," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (5/5/2017).

Bey mengatakan, pada saat Presiden berbicara tentang peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, di layar sedang terpampang tayangan mengenai pertumbuhan ekonomi negara-negara G-20 yang menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah India dan RRT.

Inilah konteks penjelasan Presiden kepada sekitar 5.000 warga Indonesia yang hadir di Asia World Expo, Hong Kong, 30 April 2017.

Namun, lanjut Bey, dalam artikelnya, Van Der Kamp menyatakan Presiden keliru karena peringkat Indonesia bukan ketiga, melainkan ke-13 di dunia. Ia menegaskan bahwa kritik Van Der Kamp ini justru yang keliru.

"Van Der Kamp tidak mengetahui latar belakang penjelasan Presiden dan kemungkinan besar tidak hadir di ruangan saat Presiden Joko Widodo menjelaskan tayangan itu. Van Der Kamp sudah mengambil kesimpulan yang sangat keliru tanpa memahami konteks pembicaraannya," ucap Bey.

"Kami telah mengirimkan penjelasan ini melalui surat elektronik kepada pihak South China Morning Post untuk segera dimuat," tambah dia.

Kelompok Islam Tertentu Sudah Tidak Memiliki Intoleransi Lagi, Indonesia Sudah Tidak Seperti Dulu lagi. Kata: Syafii Maarif


VIP99NEWS-. "Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila....Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi....Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia."

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi Maarif menilai saat ini fenomena sikap intoleransi sudah melebihi ambang batas.

"Menyikapi masalah ini maka negara tegas akan sikap yang mengarah pada intoleransi ini," kata Syafii Maarif saat menjadi pembicara pada diskusi ke-Bhinnekaan di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, Syafii menegaskan bahwa sikap intolerensi tersebut sudah tergolong dapat mengancam ke-Bhinneka-an Indonesia kedepannya.

"Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih melayang-layang tinggi. Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi. Ibaratnya rumput kering bagi munculnya fenomena-fenomena belakangan ini. Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia," katanya.

Menurut dia, ada implementasi dan pemahaman salah tentang Islam. Salah satunya menganggap apapun yang berbau Arab adalah Islam. Cara pandang inilah yang sedang tren di beberapa golongan saat ini. Kemudian adalah menganggap yang tidak sepemahaman adalah insan berbeda golongan.

"Sikap-sikap seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Bahkan dalam Quran juga tidak ada pemaknaan seperti ini. Lalu muncul anggapan Syiah, Sunni dan kelompok lainnya. Sikap seperti ini di Quran tidak ada, tidak mengenal kelompok. Lalu orang muslim yang bukan Arab percaya semua yang dari Arab itu Islam, ini tidak tepat," katanya.

Ia mengatakan, diakui pengaruh dari ISIS Telah masuk ke Indonesia. Meski tidak secara frontal tapi upaya mengganggu ke-Bhinneka-an terasa kental.

"ISIS adalah manifestasi dari peradaban Arab yang sedang bangkrut. Parahnya pemahaman dan idiologi di dalamnya mendapat angin sejuk di Indonesia. Salah satu infiltrasi melalui sosial media sebagai perantara informasi. Peradaban yang sedang bangkrut dan kita terima dengan sikap tidak kritikal. Indonesia saat ini tergolong rentan, jadi memang harus tegas atas idiologi merusak ini," katanya.

Ia juga meminta pemerintah untuk kompak, mulai dari golongan tertinggi hingga pemerintah golongan bawah. Seperti mengawasi dan membatasi gerak organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan masyarakat juga harus lebih kritis dalam berpikir. Membentengi diri atas informasi dan ajakan intoleran. Salah satunya dengan perbanyak membaca dan melakukan tabayun atas informasi yang beredar.

"Saat ini banyak video tersebar isinya sudah tidak nalar hanya menghujat dan kebencian. Islam jadi korban, Quran jadi korban oleh umat Islam yang mengaku paling Islami. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, ini adalah nilai-nilai penting," katanya.

Kamis, 04 Mei 2017

Isu Kudeta Yang di Tuduhkan Kepada Jendral Gatot Nutmantyo Hanya Bentuk Pelemahan Institusi TNI Sebagai Benteng Pertahanan NKRI


VIP99NEWS-. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kembali bahwa tak ada upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang digembar-gemborkan sebuah pemberitaan.

Jika memang ada upaya makar, Gatot menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan gerakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gatot dalam talkshow "Rosi" yang ditayangkan langsung oleh Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi sebelumnya menanyakan soal aksi unjuk rasa yang diduga ditunggangi aksi makar, serta rayuan terhadap Gatot untuk masuk ke politik praktis.

Mendengar pertanyaan itu, Gatot mengakui bahwa ada pihak yang berusaha untuk menggodanya terjun ke dunia politik.

"Kalau dirayu masuk partai ada, diajak pensiun sama-sama ada," ujar Gatot.

Mendengar jawaban Gatot, Rosiana Silalahi pun berusaha mendalami apakah ada yang berusaha "menggoda" Gatot lebih dari sekedar terjun ke politik.

"'Kalau sesuatu terjadi maka Anda pilihan kami', pernah Anda digoda seperti itu?" tanya Rosi.

"Saya bukan dikatakan digoda ya, tapi yang dikatakan Profesor (Salim Said) tidak semudah itu. Apakah bisa 10 juta demo turunkan Presiden? Enggak bisa. Presiden dipilih secara konstitusi maka diturunkan secara konstitusi pula," kata Gatot.

Menurut dia, sikapnya tersebut sudah sangat jelas.

"Jadi kalau orang sudah tahu sikap saya, enggak akan ajak saya. Percuma! Orang (sudah) gila, (kalau) ajak-ajak saya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.


Isu makar sebelumnya merebak di saat aksi unjuk rasa menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang menyebabkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

Kepolisian mencium adanya upaya makar dengan menunggangi aksi yang diikuti jutaan orang itu.

Setelah itu, aparat kepolisian pun membawa sejumlah orang yang diduga terkait dengan rencana makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Beberapa lama kemudian, isu makar kembali diangkat ke publik setelah jurnalis asing Allan Nairn menulis sebuah artikel investigasi soal upaya kudeta terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga: Kantor Ormas Di Sukabumi Dirusak Orang Tak Dikenal, Dipicuh Masalah Sepelah Antar Ormas 

Artikel itu pertama kali muncul di media online Amerika Serikat, the Intercept. Artikel Allan lalu dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia dan dimuat oleh media online Indonesia, Tirto.

Pokok investigasi Allan adalah, ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan sah Jokowi-JK oleh kekuatan politik asing yang berkomplot dengan kekuatan politik dalam negeri dan TNI.

Dalam tulisannya, Gatot disebut ikut andil dalam upaya makar terhadap Jokowi.

KPK Didesak Profesional Ungkap Kasus Besar Terkait Korupsi, Hak Angket Tidak Bisa Melemahkan Kinerja Institusi KPK


VIP99NEWS-. Meski tengah dibayangi hak angket DPR, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus bekerja membongkar skandal korupsi di Tanah Air dan tidak terpengaruh.

Menurut mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, KPK harus terus berkomitmen bekerja mengungkap kasus korupsi yang tengah diselidikinya. Sekali lembaga itu menutupi satu kasus, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan KPK.

"Kalau ada yang ditutup-tutupi lalu ada (pihak) yang membuka maka remuk, jatuh KPK," kata Busyro saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

KPK menurut Busyro, tidak tepat untuk terpengaruh oleh hak angket yang digulirkan DPR. Sebagai lembaga, KPK menurutnya adalah lembaga independen yang tidak bisa dikendalikan begitu saja oleh hak angket.

"Undang-undangnya begitu, jadi (KPK) bukan menjadi objek angket itu. Objek angket itu ya aparat penegak hukum di bawah pemerintah, kepolisian, kejaksaan. Pengadilan saja tidak bisa," ucap Busyro.

Busyro menambahkan, dengan dukungan dari banyak pihak, KPK menurut dia juga harus membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh hak angket itu.

"Tidak terpengaruhnya (harus) konkret, yaitu tidak hanya kasus EKTP yang dituntaskan, tapi juga kasus lain harus dibongkar dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.