Minggu, 30 April 2017

Pesan Positif Untuk Pemuda Ansor, "Radikalisme Kita Tangkal Bersama"


VIP99NEWS- Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak generasi muda atau milenial agar membentengi diri dari gerakan kelompok radikal dan antitoleransi.

"Sebab jika dibiarkan, risikonya adalah terkoyaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Yaqut, Ahad (30/4).

Menurut Yaqut, untuk membentengi diri dari kelompok radikal bisa dilakukan dengan kegiatan kolektif yang bermuara pada hal-hal positif.

"Dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang, kolektivitas di kalangan anak muda jadi berkurang. Mereka lebih intens berhubungan dengan gadget, bahkan dengan orang tua juga seperti itu," kata dia.

Padahal kolektivitas, kata dia, bisa membentengi masyarakat dari gerakan kelompok radikal, antitoleransi yang ingin mengubah negara dalam bentuk lain. Dengan kolektivitas, masyarakat harus saling mengingatkan untuk membendung radikalisme.

Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan belum lama ini ada kelompok tertentu yang ingin menggelar Forum Khilafah Internasional di Jakarta. Pihak kepolisian tidak memberi izin lantaran setelah dianalisa intelijen, selain mendatangkan banyak massa juga memiliki maksud mengubah ideologi negara Indonesia menjadi syariah.

GP Ansor, kata dia, mengupayakan pembendungan radikalisme salah satunya lewat "Ansor Day Festival" pada Sabtu (29/4) dengan sasaran kaum muda.

"Ini adalah tradisi baru untuk mengenalkan Ansor, sekaligus mengajak generasi muda paham situasi dan kondisi negara," kata pria yang akrab disapa Gus Tutut ini.

Yaqut mengatakan pihaknya juga mengajak generasi milenial memiliki mimpi baru untuk membangun bangsa Indonesia. Gus Tutut menceritakan, dulu semasa masih kuliah, mahasiswa memiliki mimpi untuk menumbangkan rezim orde baru yang dikenal sangat otoriter.

Mimpi itu akhirnya bisa diwujudkan dengan kolektivitas atau kebersamaan para mahasiswa di Indonesia.

"Tapi kalau generasi milenial sekarang seperti apa, saya tidak tahu. Jangan-jangan malah tidak punya mimpi baru. Saya berharap generasi muda bisa membangun mimpi bersama-sama atas negara ini, atas kehidupan kita yang akan datang, ini penting. Kalau tidak punya mimpi, hidupnya akan begini-begini saja," kata dia.

14 Daftar Nama Gay Yang Terjaring Sedang Melakukan Pesta Seks Sesama Jenis.


VIP99NEWS- Sebanyak 14 pria yang sedang menggelar pesta seks sesama jenis (homo/gay) di hotel Jl Diponegoro digerebek Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (30/4/2017) dini hari.

Ke-14 orang kaum gay yang kini diamankan polisi, yakni AN (43, pengusaha rental PS/Jombang), AS (22, mahasiswa/Sampang), AL (25, swasta/Malang), SD (44, swasta/Gresik), ISW (40, pedagang/Yogyakarta), AS (35, swasta/Sidoarjo), KH (23, swasta/Sidoarjo), FGF (25, mahasiswa/Surabaya), AIS (20, mahasiswa/Sidoarjo), MA (29, swasta/Yogyakarta), AN (24, swasta/Magelang), TA (27, swasta/Madiun), RTA (36, swasta/Madiun), Es (34, swasta/Surabaya).

Mereka melakukan pesta maksiat di dua kamar hotel, yakni kamar 314 dan 303. Mereka menghadiri pesta maksiat di Surabaya, setelah menerima undangan dari AN melalui broadcast lewat BlackBerry Masanger (BBM). Satu orang yang ingin gabung dikenai biaya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.

"Sebelum menggelar pesta di Surabaya, AN ini sempat mau mengadakan pesta di Madiun. Tapi tidak banyak respon dan acaranya batal. Saat diadakan di Surabaya, ternyata banyak pemintat," sebut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Minggu (30/4/2017).

Polisi yang mendapat informasi para kaum homo menggelar pesta maksiat di salah satu hotel langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan.

Ke-14 orang itu sudah berada di dua kamar saat polisi tiba di hotel.
Shinto menuturkan, sebanyak 11 orang berada di kamar 314 dan tiga orang di kamar 303.

Setelah dilakukan pengintaian secara visual, ada beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian. Mereka semua adalah laki-laki.

Saat dilakukan penggerebekan, kata Shinto, lima diantara 14 orang tersebut berda di satu ruangan dan kedapatan sedang menenonton video porno khusus kaum porno atau gay.

Sedangkan delapan orang lainnya melakukan pesta seks sesama jenis. "Selain sedang nonton film gay, kami juga menemukan kondom. Ada yang masih baru dan bekas, juga menemukan sampah tisu yang ada di dalam kamar," terang Shinto.

Mereka, lanjut Shinto, tidak hanya berasal dari Surabaya. Mereka datang dari Jombang, Madiun, dan Sidoarjo. Bahkan ada juga yang datang dari Yogjakarta dan Magelang.

"Semua datang ke Surabaya karena adanya undangan party gay yang sudah disebarkan selama beberapa hari oleh AN."

"Rencana party gay dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai dari hari Sabtu (29/4/2017) sampai dengan hari Selasa (2/5/2017) pagi," ucap Shinto.

Dari pengerebekan ini, polisi mengamankan ratusan bungkus kondom baru, puluhan kondom bekas, hanphone (HP), TV Led, USB berisi film pono kaum gay, dan uang Rp 1,1 juta.

Polisi juga menyita satu golok yang ditemukan di dalam mobil Mitsubisi Strada Triton L 9651 H milik salah satu peserta kaum gay.

Salah satu tersangka, AN mengaku baru sekal menggelar pesta hubungan sesama jenis ini.

"Baru melakukan di Surabaya, pernah mau menggelar di Madiun. tapi acara itu batal, karena tidak banyak respon dari peserta," aku AN.

Para tersangka bakal dijerat Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang pornografi, dan atau Pasal 45 UU Nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Selain itu, polisi juga akan dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pemberian bantuan dan bersama-sama melakukan tindak pidana, serta Pasal 2 UU Darurat Nomor 12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

Sabtu, 29 April 2017

Jika Ahok-Djarot Tidak Ada Gugatan ke MK, KPU Resmi Tetapkan Gubernur Terpilih 5 Mei


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI akan mengesahkan pasangan calon yang unggul dalam penghitungan rekapitulasi suara. Jika tidak ada gugatan keberatan dari tiap paslon maka pengesahan pasangan Gubernur dan Wagub DKI itu akan dilangsungkan Mei nanti.

"Kalau selama tiga hari itu tidak ada keberatan ke MK maka KPU akan sahkan gubernur-wakil gubernur terpilih pada hari Jumat, tanggal 5 Mei," kata Ketua Sumarno usai acara rekapitulasi di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017).

Sumarno menyebut tanggal 5 Mei dipilih karena hari kerja baru terhitung pada Selasa (2/5). Sehingga, ada waktu tiga hari kerja pada 2-5 Mei bagi tim paslon mengajukan gugatan ke MK.

Sumarno mengatakan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada, untuk provinsi yang berpenduduk 6-12 juta paling banyak selisih suara yang dapat dibawa ke MK sebesar satu persen. Sementara selisih suara antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi lebih dari itu.

"Tapi kalau ada gugatan ke MK kita akan sesuaikan ke MK. Walaupun memang ada ketentuan di dalam UU bahwa perselisihan suara untuk DKI Jakarta, itu selisihnya paling banyak 1 persen. Tadi selisihnya sekitar 16 persen," ucap dia.

Sumarno mengatakan, KPU punya langkah antisipasi bila ada paslon yang mengajukan gugatan. KPU siap menghadapi jika ada gugatan dengan menyiapkan berkas-berkas.

"Ya KPU harus mengantisipasi. Kita menyiapkan berkas. Kalau di MK kan pembuktian ya dokumen-dokumen yang diberikan," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M Taufik mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan gugatan ke MK.

"Nggak (ajukan gugatan) dong. Untuk apa? Masak menang ke MK?" kata politikus Partai Gerindra ini di lokasi yang sama.

Seperti diketahui dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pasangan nomor 2, Ahok-Djarot, memperoleh jumlah suara sebanyak 2.350.366. Sedangkan paslon nomor 3, Anies-Sandi, unggul dengan suara 3.240.987.

Dari hasil tersebut persentase raihan suara untuk Ahok-Djarot memperoleh suara dukungan sebesar 42,04 persen. Sementara Anies-Sandi mendapatkan suara sebesar 57,96 persen.

Isu Pilkada Putaran II Ada Kecurangan. Sandiaga: Itu Hal Yang Biasa di Lakukan Untuk Melemahkan Kepercayaan Masyarakat Pada Gubernur Terpilih.


Cawagub DKI Sandiaga Uno menilai gelaran Pigub DKI Jakarta putaran kedua berlangsung baik. Anggapan akan adanya aksi kecurangan disebutnya tidak terjadi.

"Hasil dari laporan yang disampaikan kepada kami, tingkat partisipasi meningkat, berarti jumlah pemilih meningkat. Jadi anggapan bahwa pemilu putaran dua ini justru dihiasi aksi-aksi (kecurangan), tidak terjadi," kata Sandiaga di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Baik Sandiaga maupun cagub Anies Baswedan merasa putaran pertama ada beberapa TPS yang dianggap anomali distribusi perolehan suaranya. Namun, di putaran kedua ini distribusi perolehan suara lebih normal.

"Kedua, dari beberapa lokasi TPS yang pada putaran pertama diidentifikasi sebagai TPS yang anomali. Setelah diberikan info kepada publik, sekarang TPS-TPS tersebut menunjukkan hasil yang lebih normal distribusinya. wajar jika ada isu kecurangan dalam pilkada putaran ke II pada kami, tujuan nya satu untuk melemahkan kepercayaan masyarakat pada gubernur terpilih" ujarnya.

Sandiaga mengatakan perolehan itu diraih berkat kerja dari semua pihak. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan pilgub yang lebih baik.

"Jadi ini tentunya adalah hasil dari semua pihak. Bukan hanya dari tim kampanye, parpol dan relawan, tapi semua pihak yang sudah bekerja untuk memastikan munculnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis bisa terselenggara di putaran kedua," tutur Sandiaga.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tim paslon nomor urut tiga tetap melakukan survei seperti putaran pertama. Taufik sependapat dengan Sandiaga bahwa putaran kedua Pilgub DKI ini berjalan dengan baik.

"Ya, survei tetap kita lakukan. Makanya kita di putaran kedua lebih banyak menyampaikan kepada publik, berapa suket (yang dikeluarkan). Temuannya adalah diakui ada 138 ribu. Yang pakai suket dari 138 ribu ternyata berkurang," ujar Sandiaga

Baca Artikel Dewasa

Jumat, 28 April 2017

Ahok Perintahkan Dishub Juru Parkir Yang Di Pekerjakan Harus Warga Sekitar Kalijodo.


Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memperbaiki sistem parkir di Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Barat. Salah satunya dengan merekrut juru parkir (jukir) dari warga sekitar.

"Saat ini (jukir) dari UP (Unit Pelayanan ) Parkir Dinas Perhubungan. Kami punya visi untuk memberdayakan masyarakat," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, saat dihubungi detikcom, Jumat (28/4/2017).

Dishub DKI Jakarta akan melakukan komunikasi dengan perangkat daerah di kawasan Kalijodo. Kalijodo sendiri masuk dalam wilayah Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, dan Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kerja sama dengan Camat dan Lurah untuk seleksi agar bisa diangkat. Camat dan Lurah mem-verifikasi juru parkir adalah warga setempat," ujar Sigit.

Camat Tambora Djaharudin mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Namun, ia mendukung jika rencana itu dilaksanakan.

"Prioritas warga sekitar, selain faktor keamanan, juga tahu wilayah. Istilahnya ada preman atau apa, bisa dihadapi. Sudah berani, jadi tidak perlu mengandalkan aparat," ujar Djaharudin.

Rencananya, Sabtu (29/4) akan dilakukan uji coba sistem gerbang parkir (gate) di Kalijodo. Sistem tersebut menggantikan sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE).

Dengan Tagas Menteri Agama Membatasi Ceramah Yang Mengandung Unsur Kebencian Dan Radikalisme.



Kementerian Agama mengeluarkan 9 butir seruan bagi penceramah di tempat ibadah. Seruan ini dimaksudkan agar penceramah tak memberikan materi bermuatan politis, ujaran kebencian dan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penceramah juga diminta tidak menyampaikan materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Seruan yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini sebagai sespons atas maraknya ceramah bernada provokatif di beberapa tempat ibadah, terutama saat Pilkada DKI belum lama ini.

"Dalam rangka menjaga keragaman, kami perlu menyikapi dengan bijak melalui pendekatan terhadap penceramah di rumah ibadah," ujar Lukman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat 28 April 2017.

Lukman menyarankan, penceramah mengutamakan materi nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Lukman, dikeluarkan seruan sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama. Lukman berharap seruan itu dijalankan oleh para penceramah. Masyarakat pun diminta turut ikut mengingatkan jika ada penceramah yang provokatif. Berikut ini 9 seruan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

1. Penceramah memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. 

2. Penyemapaiannya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. 

3. Disampaikan dalam kalimat yang baik, santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan. Terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun. 

4.Bernuansa mendidik, pencerahan yang meliputi spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi,dan pengetahuan yang mengarah kepada,kebaikan peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial. 

5. Materi yang disampaikan tak bertentangan dengan empat konsesnsus Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. 

7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif

8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis. 

9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah. 

Kamis, 27 April 2017

Menaker: Ciptakan Dulu Lapangan Kerja Yang Banyak, Baru Setelah Itu Kita Cerita Upah Para Buruh, Itu Jalan Terbaik Sejahterakan Buruh Untuk Saat Ini


VIP99NEWS- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri berpendapat, peningkatan kesejahteraan buruh tidak berasal dari faktor kenaikan upah.

Namun, juga bisa berasal dari kompensasi pengeluaran yang berasal dari kebijakan pemerintah. Hal tersebut antara lain penguatan akses pendidikan, kesehatan sampai dengan rumah.

"Upah tentu saja terkait peningkatan kesejahteraan tapi bukan satu-satunya faktor. Faktor lain sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, keuangan, transportasi, dan tentu saja seperti yang kita lakukan hari ini perumahan yang layak," kata dia dalam Groundbreaking Rumah Susun di Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Terkait rumah, Hanif mengatakan, merupakan kebutuhan dasar bagi buruh. Itu mengingat sekitar sepertiga pendapatan buruh dialokasikan untuk pemenuhan hunian.

"Rumah layak merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja buruh dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sekitar sepertiga dari pendapatan buruh dialokasikan untuk keperluan perumahan, baik model sewa, kontrak, dan lain-lain," jelas dia.

Sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendekatkan buruh dengan kepemilikan rumah. Di antaranya ialah dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kemudian, melalui regulasi yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dana jaminan sosial di antaranya instrumen investasi paling banyak 30 persen (untuk mendukung program penyediaan perumahan) sesuai PP 55 Tahun 2015 perubahan PP 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar dia.

Kemudian, melalui PP 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

"Menggariskan bahwa pengambilan manfaat JHT paling banyak 30 persen yang peruntukannya untuk pemilikan rumah. Hal ini merupakan skema penyediaan perumahan jaminan sosial," jelas dia.

Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan Jenis Layanan Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua.

"Kami sudah menerbitkan Permenaker 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua yang kita luncurkan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BPJS," ujar dia.