Senin, 13 Maret 2017

TERBONGKAR....!!!!!! Strategi Licik Freeport Permainkan Indonesia Begini Caranya.


VIP99NEWS-  Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo menyebut PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tidak punya itikad baik dalam berbisnis di Indonesia. Pasalnya, perintah untuk membangun smelter diabaikan.

"Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, organisasi pengusaha Belanda di zaman penjajahan dahulu," tegas Mukhtar Tompo yang dikonfirmasi, Senin (13/3).

Ia menyebut PT Freeport tidak beritikad baik karena Freeport berdalih, bahwa pembangunan smelter hanya akan dilakukan jika pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2021. Muhktar mengatakan, dasarnya menyebut PTFI tidak beritikad baik setelah dia mengajukan sejumlah bukti terkait dengan sikap arogansi PT Freeport Indonesia.

Pertama, Freeport tidak punya itikad baik untuk membangun smelter, sesuai yang dipersyaratkan Undang Undang Minerba. Belakangan, Freeport baru mau melanjutkan pembangunan smelternya jika diberikan kepastian perpanjangan kontrak.

Alasan kedua, ketika Freeport bersurat untuk melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka menggunakan frase 'dengan syarat' yang salah satunya persetujuan operasi PTFI melewati tahun 2021 atau perpanjangan operasi 2021-2041. "Untung orang yang memimpin Kementerian ESDM, berkepala dingin seperti Pak Iganasius Jonan. Kalau saya menterinya, tanpa pikir panjang lagi, saya langsung usir mereka. Ini negeri kita, kok mereka mau mendikte. Seolah negara ini tidak punya kedaulatan," jelas dia.

Menurut Mukhtar, Freeport selalu mengatasnamakan Kontrak Karya (KK), untuk melanggar sejumlah undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Padahal, dalam pasal 3 kontrak karya ditegaskan bahwa PTFI adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan UU Republik Indonesia, serta tunduk kepada UU dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia.

"Saya menganggap cara pandang Freeport yang menganggap dirinya setara dengan pemerintah adalah cara pandang keliru. Saya mengutip pandangan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, bahwa Freeport harus membedakan pemerintah sebagai subyek hukum perdata dan sebagai subyek hukum publik," katanya.

Minggu, 12 Maret 2017

Dampak Berita HOAX Penculikan Anak, Warga Marah Akibatnya Para Gelandangan di Amuk Masa


VIP99NEWS- Kabar soal penculikan dengan modus pura-pura gila sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Informasi yang belum terjamin kebenarannya tersebut membuat resah masyarakat, terutama orang tua di sejumlah daerah seperti Brebes, Tegal, dan Pemalang. Mereka khawatir anaknya menjadi korban penculikan.

Bahkan, saking resahnya, semua orang asing yang berpenampilan seperti gelandangan, yang masuk di perkampungan dicurigai sebagai penculik. Mereka menangkap dan menghakimi orang asing tersebut lalu membawanya ke kantor polisi. Bahkan, ada yang sampai babak belur karena dipukuli dan dikeroyok. Peristiwa semacam itu bukan hanya terjadi satu dua kali saja. Tetapi lebih dari lima kali.

Catatan Tempo, dalam sepekan terakhir ini, setidaknya ada tujuh kasus penangkapan gelandangan dan pemuda lantaran dituding sebagai penculik di Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Pekan lalu, Jumat, 3 Maret 2017, seorang perempuan paruh baya ditangkap warga dan nyaris dipukuli di Kelurahan Pasarbatang, Brebes. Pada hari yang sama juga terjadi di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Seorang perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa hampir jadi bulan-bulanan warga setempat. Perlakuan yang sama juga dialami dua perempuan yang berpenampilan seperti gelandangan di Desa Kubangjati, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Tanjung. Beruntung, polisi segera mengamankan perempuan tersebut.

Dua hari sebelumnya, Rabu, 1 Maret 2017, seorang pemuda di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Brebes juga nyaris tewas dihajar massa. Saat itu pemuda bernama Hadi Muslikhin, 19 tahun, yang sedang beritirahat ditangkap, diarak, dan dibawa ke balaidesa. Belakangan, pemuda asal Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan tersebut ternyata seorang pencari kerja, yang baru diturunkan dari bus karena kehabisan ongkos.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Petarukan pemalang, Kamis, 9 Maret 2017. Seorang pemuda berusia 23 tahun, nyaris dimassa gara-gara diteriaki penculik. Dia yang sedang berjalan di perkampungan di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan ditangkap ramai-ramai dan dibawa ke Kantor Polsek setempat. Beruntung, pemuda asal Desa Kabunan Kecamatan Taman tersebut selamat dari amukan warga meski ratusan massa sudah mengerumuninya. “Korban langsung diserahkan ke orang tua,” kata Humas Polres Pemalang, AKP Lies.

Korban salah sasaran yang paling parah dialami oleh gelandangan di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di kepala dan kaki. Gelandangan itu adalah Oyo Mulya, warga Kuningan, Jawa Barat, yang dikeroyok warga setempat Selasa 7 Maret 2017.

Lelaki berusia 50 tahun ini nyaris tewas karena jadi bulan-bulanan warga setelah diteriaki sebagai penculik. Bahkan tubuh rentanya diarak keliling kampung. Kakinya digantung dengan kepala di bawah dengan sepotong bambu layaknya binatang hasil buruan. “Ya diarak warga, sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian,” kata Kepala Desa setempat, Mansyur Ibrahim, membenarkan.

Kepolisian menyatakan isu penculikan dengan modus pura-pura gila itu adalah hoax atau palsu. Kepala Kepolisian Resor Brebes, Ajun Komisaris Besar Luthfie Sulistiawan mengatakan polisi hingga kini belum menerima laporan adanya penculikan anak. Dia mengimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua tidak berlebihan menyikapi isu ini. “Waspada boleh tapi jangan berlebihan,” ujar dia. Polisi pun mengusut kasus ini. Menurut Luthfie, pihaknya sedang memburu penyebar isu hoax tentang penculikan di media sosial Facebook.

Sabtu, 11 Maret 2017

Prabowo, Fadli Zon, dan Habib Rizieq Hadiri Peringatan Supersemar


VIP99NEWS- Keluarga Cendana menggelar acara 'Selawat untuk Negeri' dalam rangka memperingati Supersemar. Sejumlah tokoh pun hadir.

"Terima kasih atas kedatangannya dalam peringatan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Kita hadir di sini untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur," kata Titiek Soeharto dalam sambutannya di Masjid At-Tin, Jalan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

Tampak sejumlah tokoh hadir dalam acara itu seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, dan beberapa tokoh lainnya. Dari keluarga Cendana sendiri terlihat Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, Mamiek Soeharto, dan Titiek Soeharto.

Acara itu berupa doa bersama yang dipimpin ustaz Arifin Ilham. Selanjutnya diadakan selawat bersama para jemaah.

Sebelumnya calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga telah hadir. Kemudian calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga tampak datang.

Kamis, 09 Maret 2017

Jumlah Dana Kasus Korupsi e-KTP Sangat Fantastis 37 Anggota DPR Terlibat.


VIP99NEWS- Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyatakan nama-nama politisi yang dibacakan dalam dakwaan persidangan kasus korupsi e-KTP belum tentu merupakan penerima suap.

Sebab, nama-nama tersebut baru sebatas disebut oleh tersangka dan belum tentu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut Zainal, bisa saja ada sejumlah nama yang ternyata mengembalikan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sesuai aturan pengembalian gratifikasi.

"Dia kan bisa juga terima lalu dikembalikan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), melaporkannya sebagai bentuk gratifikasi. Itu kan bisa saja karena pengembalian gratifikasi kan enggak pernah diumumkan," kata Zainal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Namun, Zainal menyatakan hal itu tak berlaku bagi beberapa anggota DPR yang disebut KPK telah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi e-KTP.

Sebab, mereka mengembalikan uang tersebut di saat isu korupsi e-KTP menguat dan itu sudah melewati 30 sejak mereka menerima uang.

Zainal menyatakan, proses hukum tetap berlanjut bagi mereka yang mengembalikan karena pengembalian uang tidak menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan.

"Jadi pengembalian uang itu hanya untuk mengurangi masa hukuman saja dan itu nanti bergantung pada pertimbangan hakim. Kalau untuk nama yang sudah disebut di dakwaan ya biar proses pengadilan yang membuktikan kebenarannya," kata Zainal.

Dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, sejumlah anggota Komisi II DPR RI disebut menerima fee dari proyek tersebut. Ada 14 anggota Komisi II yang mendapatkan jatah dari proyek itu dengan jumlah beragam.

Selain itu, ada 37 anggota Komisi II lain yang menerima uang masing-masing 13.000 hingga 18.000 dollar AS dengan total 556.000 dollar AS. Namun, dalam dakwaan tidak disebutkan siapa saja 37 orang lainnya tersebut.

Sementara itu, diketahui jumlah anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 sebanyak 50 orang ditambah satu ketua. Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Senin, 06 Maret 2017

Ketua MPR Zulkifli Hasan Desak KPK Tunjukkan Profesionalise Ungkap Korupsi E-KTP


VIP99NEWS- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menilai bahwa pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah uji nyali"bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, banyak nama-nama besar yang diduga terlibat dalam proyek tersebut sehingga membuat kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi komisi anti-korupsi itu.

"Ini uji nyali bagi KPK, dong. Katanya banyak nama besar. Katanya ada Gubernur, Menteri, macam-macam. Ya coba saja kita lihat," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Zulkifli menegaskan, dirinya mendukung penuh pengusutan kasus tersebut hingga ke akarnya dan meminta KPK untuk tak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga telah memanggil kader-kadernya yang disinyalir menerima kucuran dana dari proyek e-KTP. Namun, Zulkifli enggan menyebutkan sanksi yang mungkin diberikan partai kepada nama-nama tersebut.

"Kami dukung KPK berantas sampai tuntas. Itu kasus besar, kami mendukung penuh agar ini dituntaskan," kata politisi asal Lampung itu.

Perkara dugaan korupsi e-KTP akan memasuki sidang perdana pada Kamis (9/3/2017) mendatang.

(Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, akan ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan. Ia pun berharap hal tersebut tak akan menimbulkan goncangan politik.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Kamis, 02 Maret 2017

Djarot Ketemu Buya Syafii Bermaksud Minta Restu "Loby" Untuk Putaran ke 2 Pilkada DKI



VIP99NEWS- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta doa restu dan wejangan kepada Buya Safii Maarif saat berkunjung ke rumah Buya di Sleman, DIY. Kepada Buya, Djarot juga bercerita tentang perubahan Jakarta saat ini.

Usai melakukan shalat magrib berjamaah di masjid Nogotirto, Buya dan Djarot yang didampingi Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono dan Kepala BKD DKI Jakarta Agus Suradika berjalan bersama ke rumahnya. Di sana mereka lalu berbincang di ruang tamu.

"Ya tadi minta restu, minta doa juga. Persoalan Jakarta itu kan persoalan Indonesia, macam-macam, termasuk pilkada," ucap Djarot saat menemui wartawan, Kamis (2/3/2017).

Djarot mengaku, dirinya menceritakan kepada Buya tentang pemerintahan DKI Jakarta saat ini dan kemajuan pengelolaan pemerintahan.

"Saya cerita semua, sekarang pemerintahan di DKI Jakarta sudah berubah dan lebih transparan betul. Gaji PNS di Jakarta itu paling tinggi, gaji terendah itu Rp 13 juta. Gaji Lurah itu sampai Rp 30 juta," ujarnya

"Tetapi satu syaratnya, sudah diberikan kesejahteraan tinggi harus berintegritas dan jujur. Jangan korupsi, kalau korupsi langsung pecat," tambah dia.

Djarot menyampaikan sungai-sungai di Jakarta bersih karena pemerintah DKI Jakarta sekarang tidak tergantung pada pihak ketiga lagi. Semua dikerjakan sendiri oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Kenapa sungai-sungai di Jakarta bersih? Karena alat berat kita beli sendiri, kita kerjakan sendiri, truk sampah bagus karena tidak sewa, tidak tergantung pada pihak ketiga lagi," urainya. (Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)

Uus Minta Maaf Pada Umat Islam Karena "Cuitannya" Dia Susah Mendapat Pekerjaan di Dunia Hiburan.


Komedian Uus belum lama ini berkicau di Twitter yang dinilai telah menghina Habib Rizieq dan para ulama belum lama ini. Setelah dibully habis-habisan di media sosial oleh para nitizen akhirnya Uus minta maaf kepada umat islam. Akibat perbuatannya yang menuai banyak protes komedian plontos itu akan berhati-hati menggunakan media sosial.

Lewat Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, Cholil Nafis menceritakan bahwa Uus sudah meminta maaf dan akan jauh lebih bijaksana.

"Dia minta maaf kepada umat Islam, dan ke depan ingin lebih bijak, lebih hati-hati menggunakan media sosial," ujar Cholil Nafis Kamis (2/3/2017).

Buntut cuitan uus di media soal kini dia tidak bekerja di dunia entertainment dan dikabarkan sekarang uus sedang kesulitan mencari kerja di dunia hiburan dikarenakan oleh celotehan nya saat di acara Indonesia Lawak Club (ILC).

Atas kasusnya tersebut, Uus memang menuai banyak respons keras. Bahkan karena hal itu ia sempat kehilangan banyak pekerjaan. Namun baginya semua itu merupakan sudah jalan hidup.

"Sejujurnya sih nggak (stres). Karena gue anggep ya namanya juga hidup kadang apes. Semua statement gue dalam bentuk cuitan waktu itu juga disetir buat yang punya kepentingan. Ya udah gue minta maaf aja sama umat Islam," urai Uus.