Pantaskah Anggota KPK Dilengkapi Senjata Api Dalam Bertugas?

VIP99NEWS-. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan perlengkapan senjata api bagi para penyidiknya sebagai langkah perlindungan diri pascapenyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Untuk melindungi, mengantisipasi dan memitigasi risiko terhadap penyerangan itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanannya, beberapa jaksa yang menangani perkara-perkara yang kita nilai risikonya tinggi ada pengawalan juga termasuk ke penyelidik dan penyidik. Kta juga sudah mengajukan izin penggunaan senjata api," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.

Pada 11 April 2017 lalu, seusai salat subuh di masjid Al-Ihsan dekat rumahnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang pengendara motor di dekat rumahnya. Air keras itu mengenai mata Novel sehingga ia pun dibawa ke Singapore National Eye Centre (SNEC) pada 12 April 2017.

"Kita punya hampir 100 untuk penyelidik, penyidik yang menangani kasus yang kita nilai ada risikonya selain pengawalan dari aparat kepolisian kita akan persenjatai," kata Alexander. Namun menurut Alex, tidak semuanya mau membawa senjata api.

"Ya ada beberapa, tidak semua. Tidak mau ambil risiko juga, kalau tidak bisa mengendalikan emosi kan juga sulit. Kita tawarkan juga tidak semua mau, kok. Saya juga tidak mau," katanya.

Hingga saat ini KPK, menurut Alexander juga masih menunggu polisi mengungkapkan pelaku penyerangan Novel Baswedan meski belum menetapkan seorang tersangkapun.

"Alat buktinya tidak cukup kan begitu, tidak cukup menduga atau mentersangkakan orang. Terbukti kan polisi beberapa kali memanggil tersangka atau yang diduga sebagai pelaku dan dikeluarkan lagi berarti kan bukti tidak cukup," kata dia.

Menurut Alexander Marwata, "Jadi kita harus berpikir positif saja. Polisi bekerja keras untuk kasus ini, karena kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat akan berisikonya tinggi bagi pihak kepolisian kalau tidak terungkap makanya kita dukung kepolisian".

Read More

Firza Husein Ditetapkan Tersangka, Jadi Korban Tunggal Penahanan. Habieb Rizieq Kapa?

VIP99NEWS-. Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Firza Husein sebagai tersangka pornografi di kasus 'baladacintarizieq'. Penahanan Firza akan diputuskan setelah pemeriksaan 1x24 jam sebagai tersangka.

"Kita masih punya waktu 1x24 jam, kita tunggu besok saja," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Firza menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Dari hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan penetapan status tersangka terhadap Firza.

Sementara pemeriksaan Firza malam ini disetop. Firza akan menjalani pemeriksaan kembali pada Rabu (17/5) besok dengan statusnya sebagai tersangka.

"Malam ini istirahat dulu. Besok kita lalukan pemeriksaan sebagai tersangka," imbuhnya.

Firza dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau Pasal 6 juncro pasal 32 dan atau pasal 8 junto pasal 34 UU RI No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Read More

Aktivis HAM, Usman Hamid: Polri Tidak Niat Usut Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

VIP99NEWS-. Aktivis HAM Usman Hamid mempertanyakan apa kemajuan dari kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh orang tak dikenal pada Selasa 11 April 2017.

Hingga kini pihak kepolisian masih belum bisa menemukan siapa pelaku di balik teror terhadap salah satu penyidik KPK tersebut.

"Kita masih ingin mempertanyakan apa kemajuan pihak kepolisian di kasus Novel Baswedan. Kita mengapresiasi usaha pihak kepolisian yang mengolah TKP dan memeriksa N, H, sampai dengan AL," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat.

Akan tetapi, dengan dilepaskannya terduga teror, menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian masih kurang. Ia pun menganggap usaha dari pihak kepolisian untuk mencari bukti belum maksimal.

"Sayangnya keputusan untuk melepaskan mereka justru memperlihatkan bahwa polisi kekurangan bukti. Kalau kekurangan bukti, berarti usaha untuk mencari bukti kurang maksimal. Ini yang saya khawatirkan," ungkapnya.

Usman berharap dalam waktu dekat pihak kepolisian bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga kasus Novel dapat segera terungkap siapa pelaku teror penyiraman air keras tersebut.

"Harapan saya ada perkembangan kemajuan-kemajuan yang signifikan. Kasus Novel ini penting karena Novel merupakan aset yang besar untuk pemberantasan korupsi di Indonesia," tukasnya.

Read More

Sholat Pertama Jokowi di Masjid Niujie (Beijing) Jokowi: Ternyata Jumlah Masjid Disini Cukup Banyak.

VIP99NEWS-. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merasa bahagia karena umat Islam asal Indonesia yang berada di Cina diperhatikan dan diperlakukan dengan baik oleh pemerintah setempat.  "Yang pertama saya sangat senang dan bahagia bahwa Muslim Indonesia yang berada di Tiongkok ini sangat didukung dan diberikan ruang yang baik oleh pemerintah Tiongkok," ujar Jokowi setelah bertemu Presiden Asosiasi Muslim RRC Yang Faming di kompleks Masjid Niujie, Beijing, Minggu, 114 Mei 2017.

Dalam pertemuan tertutup itu, Jokowi mengaku terkejut setelah mendapatkan informasi bahwa umat Islam yang ada di daratan Tiongkok mencapai 23 juta jiwa dengan jumlah masjid di Beijing 70 unit dan di seluruh daratan Tiongkok mencapai 23 ribu unit masjid. "Terus terang saya baru tahu dan sangat kaget karena ini jumlah yang saya kira tidak sedikit," kata Presiden Jokowi yang saat itu mengenakan stelan jas lengkap dengan peci hitam.

Relasi budaya Islam antara Indonesia dengan Cina, kata Jokowi, sudah berlangsung sejak abad ke-15. "Pada abad itu Muslim Tiongkok datang ke Indonesia untuk berdagang dan mereka mendarat di Jawa, seperti di Lasem (Jawa Tengah) dan di Palemban," kata Jokowi setelah mendapatkan penjelasan dari Yang Faming dan Imam Masjid Niujie Ali Yang Gunjun.

Jokowi lantas menyampaikan salam takzimnya kepada seluruh umat Islam yang ada di daratan Tiongkok. "Tadi melalui Bapak Imam (masjid) dan Bapak Ketua (Presiden Asosiasi Muslim RRC) saya sampaikan salam saya untuk umat Islam di Tiongkok," katanya seusai pertemuan singkat tersebut.

Jokowi dan rombongan tiba di kompleks Masjid Niujie sekitar pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB). Begitu memasuki kompleks masjid yang dibangun pada tahun 996 Masehi itu, Jokowi mengambil air wudhu untuk menunaikan salat sunah tahiyyatul masjid dua rakaat.

Kemudian Jokowi mendengarkan penjelasan mengenai sejarah berdirinya masjid terbesar di Beijing itu dari Ali Yang Gunjun yang sehari-hari bertindak selaku imam masjid tersebut. Presiden Jokowi kemudian memberikan kaligrafi Arab, mushaf Al Quran, kopiah hitam dan sarung kepada Imam Ali sebagai cendera mata khas Nusantara.

Sebaliknya, Imam Ali memberikan kenang-kenangan berupa kaligrafi Arab bertuliskan kalimat tauhid lengkap dengan terjemahan bahasa Mandarin dan buku mengenai perjalanan Islam di Cina. Setelah itu, Jokowi menyempatkan diri menziarahi makam pendiri dan imam Masjid Niujie, Syekh Ali Imaduddin dan Syekh Ahmad Alburthoni.

Di depan pusara kedua syekh yang berada di sudut kompleks masjid itu, Jokowi didampingi imam membaca doa ziarah kubur selama beberapa menit. Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo.

Dalam kunjungan itu Presiden Jokowi juga menyalami beberapa WNI yang tinggal di Beijing, baik untuk keperluan kerja maupun sekolah. Kunjungan itu dilakukan di sela-sela menghadiri KTT Jalur Sutera dan Sabuk Maritim Baru untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum).

Read More

Penemuan Mumi Langka Yang Ditemukan di Kairo

VIP99NEWS-. Kementerian Benda Antik Mesir mengumumkan adanya penemuan 17 mumi di wilayah selatan Kota Minya, Sabtu (13/5) waktu setempat. Penemuan belasan mumi ini menyedot perhatian karena untuk pertama kalinya di wilayah tersebut ditemukan mumi.

Padahal, kawasan yang tepatnya berlokasi desa Tuna al-Gabal ini sebelumnya hanya diketahui menjadi tempat ditemukannya banyak nekropolis hewan-hewan khususnya burung. Penemuan di bidang arkeologi ini semakin unik karena diketahui para mumi tersebut bukan berasal dari jenazah keturunan kerajaan. Di Mesir, umumnya pada zaman dahulu hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaanlah yang mendapatkan hak istimewa pengawetan jasad.

Menteri Benda Antik Mesir Khaled Anani mengatakan, para arkeolog meyakini ini pertama kalinya mumi ditemukan dalam makam bergaya katakombe (berlorong ke bawah). Di setiap lorong, kata dia, banyak ditemukan tumpukan mumi yang sebagian tersusun rapi, sebagian tidak.

"Makin kami melakukan pengeboran, semakin kami banyak menemukan mumi," kata Anani dikutip dari The Telegraph, Ahad (14/5).

Dalam laporan yang dibuat The Telegraph, diketahui setiap lorong di wilayah tersebut menyimpan mumi dari jenis kelamin pria dan wanita. Mayoritas mumi-mumi ini terbaring di atas bebatuan dengan penataan yang baik.

Diduga kuat, para mumi ini berasal dari masyarakat setempat yang hidup pada 332 tahun sebelum masehi (SM) sampai 300 tahun SM. Saat itu, Mesir sedang dikuasai oleh kekaisaran Romawi di bawah perintah Alexander Agung.

Anani menegaskan, penggalian akan terus dilakukan untuk menemukan semakin banyak mumi di dalam lorong-lorong tersebut. Anani ingin menekankan, penemuan mumi ini bisa dinikmati oleh para wisatawan sesegera mungkin.

Ia memastikan, para turis tak perlu cemas terhadap ancaman terganggunya keamanan meski di wilayah Mesir sedang banyak terjadi konflik. Menurutnya, penemuan mumi-mumi ini merupakan bentuk kasih sayang Tuhan untuk perekonomian Mesir yang memang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan.

"Penemuan ini akan dibicarakan oleh dunia dan kami memang mengharapkan itu terjadi. Semoga Mesir mendapatkan perhatian positif atas penemuan ini," ujar dia.

Read More

Tanggapan Fahri Hamza Soal Penolakan Dirinya di Manado

VIP99NEWS-. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah dirinya ditolak oleh masyarakat saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (13/5). Melalui unggahan statusnya di Facebook, ia mengaku diterima dengan baik oleh tokoh masyarakat dan agama di sana.

"Alhamdulillah, saya tidak ditolak. Saya diterima oleh Pak Gubernur, Wagub, Toga (tokoh agama-red) dan Toma (tokoh masyarakat-red) secara baik. ‘Bumi Nyiur Melambai’ adalah bumi saya," tulis Fahri dalam unggahan statusnya di Facebook pada Sabtu (13/5) malam.

"Gubernur Olly dan Wagub Steven adalah sahabat baik. Mereka menerima, menjemput dan mengantar sampai selesai," tulis Fahri.

Selain itu, Fahri juga bicara soal kompleksitas yang dihadapi Indonesia. Dia menegaskan, harus ada tenggang rasa untuk menerima perbedaan.

"Kita hanya perlu menyadari kebesaran Indonesia, kompleksitasnya dan ketiadamungkinan menyederhanakanya. Kebesaran yang oleh sebagian kita sulit dicerna. Karena itu kita memerlukan waktu untuk belajar dan saling baca. Kita tidak boleh jera melayani kelemahan kita sendiri dan harus memiliki ruang jiwa yang lapang menerima saudara sendiri," tulis Fahri.

"Terima kasih sahabat dan saudaraku. Tetaplah menjadi saudara meski kita berbeda. Jangan menyerah untuk Indonesia kita," lanjutnya.

Sebelumnya, diberitakan kalau sejumlah massa menggelar aksi menolak kehadiran Fahri di Bandara Sam Ratulangi, Manado.

Massa yang berjumlah puluhan orang itu awalnya menolak kedatangan anggota Front Pembela Islam (FPI). Namun diduga kedatangan FPI berbarengan dengan Fahri.

Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I yang dihubungi oleh CNNIndonesia.com mengatakan, massa sempat masuk ke terminal hingga apron selama 20 menit, tapi tidak sampai mendekati pesawat yang ditumpangi Fahri.

Read More

HEBOH...!! FPI Kembali Berulah Bubabarkan Aksi Damai 1.000 Lilin Untuk Ahok di Makasar

VIP99NEWS-. Puluhan orang berartribut FPI membubarkan paksa aksi 1.000 lilin solidaritas untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sabtu (13/5/2017) sekitar pukul 19.00 Wita.

Ratusan orang yang akan memberikan dukungannya terhadap Ahok belum memulai aksi menyalakan lilinnya, ketika massa yang mengenakan sorban putih bertuliskan FPI tiba-tiba datang dan mengamuk.

Mereka menolak aksi menyalakan lilin. Mereka mengusir seluruh pengunjung Anjungan Pantai Losari.

Saat ini, situasi di Anjungan Pantai Losari memanas. Kelompok penolak aksi 1.000 lilin tetap berada di Anjungan Pantai Losari sambil berteriak-teriak.

Beberapa dari personel kepolisian mendekati mereka dan berupaya menenangkan.
Sementara itu, terlihat ratusan aparat keamanan dari Brimob dan Satpol PP Pemkot Makassar berjaga di Anjungan Pantai Losari.

Dengan membabi buta masa yang beratribut dan berpakaian FPI membubarkan paksa aksi massa 1.000 lilin untuk Ahok.

Read More

HEBOH..!! Prahara Baru Muncul di Media. Pendukung Ahok Dilaporkan Atas Fitnah Era Kepemimpinan Jokowi.

Mendagri: Dalam orasinya, dia menyatakan keadilan telah diinjak-injak dan rezim Jokowi adalah pemerintah yang lebih parah dari rezim SBY.

VIP99NEWS-. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, akan mengirimkan surat kepada pembela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berorasi mengatakan "rezim Jokowi lebih parah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”.

"Saya segera kirim surat kepada dia, untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi apa maksud pernyataan terbukanya yang memprovokasi, memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas," ujar Tjahjo melalui pesan Whatsapp kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Sebelumnya, beredar video berisi seorang perempuan berorasi menuntut pembebasan Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam orasinya, dia menyatakan keadilan telah diinjak-injak dan rezim Jokowi adalah pemerintah yang lebih parah dari rezim SBY.

Tjahjo mengatakan sudah melihat video rekaman orasi tersebut, dan mengklaim mengetahui identitas perempuan itu. Ia mengatakan, perempuan tersebut berinisial VKL.

"Dirjen Politik kemendagri dalam waktu cepat telah mampu melacak dan telah mendata dan menelisik siapa yang bersangkutan, termasuk keluarga dan aktivitasnya," tuturnya.

Menurut Tjahjo, jika dalam satu minggu wanita itu tidak mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka melalui media-media massa nasional, VKL akan melaporkan ke polisi.

Tjahjo mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pendidikan politik buat siapa pun untuk tidak boleh memaki atau memfitnah Presiden RI.

"Membela Pak Ahok silakan, itu hak azasi setiap manusia. Tapi, jangan mengaitkan orang lain apalagi mengait-ngaitkan rezim pemerintahan dan Presiden Jokowi. Saya sebagai pembantu  presiden, bagian dari rezim, juga tersinggung,” tegasnya.

Read More

HEBOH..!! Belanda Berniat Lakukan Intervensi Pada indonesia Terkait Pembebasan Ahok. Jika Ini Terjadi Konstitusi Indonesia Sedang "Dijajah"

Menlu Belanda Koenders berupaya menghubungi pihak pemerintah indonesia untuk melakukan penangguhan penahanan Ahok.

VIP99NEWS-. Parlemen Belanda menyatakan hukuman terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai 'serangan langsung terhadap kebebasan' dan upaya pembebasan Ahok diangkat dalam debat bersama Menteri Luar Negeri Bert Koenders. Joël Voordewind, anggota parlemen dari Partai Christian Union, mengatakan mayoritas anggota DPR Belanda sepakat atas usulannya untuk mengajukan keprihatinan mereka kepada Bert Koenders, untuk dibahas dan diangkat ke Uni Eropa dan pemerintah Indonesia.

"Menteri luar negeri memerintahkan duta besar Belanda untuk urusan Hak Asasi Manusia yang tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan kepada menteri HAM Indonesia dan juga kepada duta besar Uni Eropa di Jakarta," kata Voordewind melalui telepon kepada BBC News.

Indonesia yang dikenal sebagai negara 'toleran dan relatif bebas' dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dikhawatirkan berubah.
"Hukuman ini akan menciptakan tren di Indonesia bagi para kelompok Islamis garis keras, bahwa tekanan yang mereka lakukan beberapa minggu terakhir berbuah pada hukuman yang lebih tinggi dari yang dituntut jaksa," kata Voordewind.

"Jadi mereka menganggap mereka mendapatkan dukungan atas tindakan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi preseden bagi para hakim untuk membatasi kebebasan beragama. Indonesia sebelumnya dikenal dengan toleransinya dengan masyarakat dengan multi agama," tambahnya.

"Kami angkat seruan untuk membebaskan (Ahok) dan masih menunggu jawaban tertulis dari menteri luar negeri," tambahnya menyusul debat bersama menlu Koenders, Rabu (10/05).
Ahok mengajukan banding setelah divonis dua tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas penistaan agama. Ia langsung dibawa ke penjara Cipinang Jakarta (09/05) dan setelah mendekam satu malam, pada Rabu (10/05) dini hari ia dipindahkan ke Mako Brimob.

Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat -yang diangkat oleh menteri dalam negeri sebagai pejabat pengganti- mengatakan telah mengajukan jaminan dirinya sendiri sebagai tanggungan untuk pembebasan Ahok. Presiden Joko Widodo menyatakan meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hakim. Namun Voordewind mengatakan keputusan majelis hakim 'tidak menjamin kebebasan beragama'.

"Kita hargai pengadilan di negara lain, tapi kebebasan agama (dalam kasus ini) tak terjamin karena dia diadili sedemikian rupa dengan vonis yang tak seperti biasa. Jadi semoga akal sehat akan terlihat dan pengadilan tinggi pada akhirnya akan membebaskan dia," tambahnya.

"Kami minta menlu untuk konsolidasi dengan koleganya di Uni Eropa untuk secara bersama-sama mengangkat isu ini ke Indonesia. Kami juga memiliki forum dialog Hak Asasi Manusia dengan Indonesia setiap tahun dan akan angkat isu ini. Komunitas internasional harus tekan Indonesia paling tidak dia (Ahok) dibebaskan sampai permintaan banding dijawab dan juga menekan agar pengadilan tinggi membebaskan dia," tambahnya.

BBC News telah meminta tanggapan kepada kantor menlu Koenders atas permintaan anggota parlemen Belanda ini.

'Indonesia berubah'

Dalam pernyataan sebelumnya, Voordewind menyebutkan, "Hukuman ini (terhadap Ahok) tampaknya menunjukkan terjadi perubahan di Indonesia, di mana (kelompok) Islam radikal menang atas kebebasan beragama dan toleransi terhadap minoritas."

"Itu berita buruk bagi kebebasan termasuk minoritas Kristen di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," tulisnya.

Ia mengatakan partai-partai yang mengadakan pertemuan Selasa (09/05) sepakat untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada menteri luar negeri Koenders.

"Belanda harus melanjutkan pembelaan bagi kebebasan dan keadilan di negara kita dan juga kepada kelompok-kelompok rentan di manapun di dunia," tambahnya.
Menurutnya lagi, para anggota parlemen meminta Koenders mengontak pemerintah Indonesia dan juga Uni Eropa untuk mengupayakan 'pembebasan gubernur'.

Sejumlah pertanyaan yang diajukan para anggota parlemen kepada Koenders termasuk, "Apakah Anda siap untuk mengajukan keprihatinan mendalam terkait vonis ini dan menyerukan pembebasan (Ahok)?" dan juga "Apakah Anda juga siap untuk mengangkat isu ini dalam dialog hak asasi Uni Eropa-Indonesia."

Read More

Massa Pendukung Ahok Berangsur Bubar, Sampah Yang Ditimbulkan di Biarkan Begitu Saja

VIP99NEWS-. Massa Pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagian besar telah membubarkan diri, Selasa (9/5) malam. Namun, hingga pukul 00.03 WIB, sebagian pendukung Ahok masih berada di di luar Rutan Cipinang.

"Pokoknya kita akan terus berada di sini," kata Yulia (45 tahun), warga keturunan Tionghoa yang mengaku datang dari Jelambar, Jakarta Barat saat ditanya temannya.

Selain Yulia, masih banyak pendukung Ahok yang masih antusias, terlihat dari sejumlah orang yang berfoto di papan kecil yang bertuliskan "Bebaskan Ahok".

Sayangnya, berdasarkan pantauan awak media taman perkarangan di luar Rutan Cipinang yang ditanami beberapa jenis tanaman terlihat rusak. Ditambah sampah berserakan di sepanjang jalan akibat dari berkumpulnya massa pendukung Ahok.

Para pendukung setia Ahok meninggalkan banyak prilaku buruk setelah tadi siang para pendukung ahok mencoba untuk merubuhkan pintuh gerbang Rutan Cipinang dan menutup jalan selama orasi para pendukung ahok yang tidak terimah dia (Ahok) di penjarah di Rutan Cipinang.

Selama berjalannya orasi ketidak puasan para pendukung ahok dengan keputusan Jaksa Penuntut umum yang menetapkan Ahok di tahan selama 2 tahun, membuat para pengguna jalan menjadi terganggu dengan adanya aksi tersebut.

Read More

Setelah Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Ormas Mana Lagi Yang Akan Dibubarkan.? Keputusan Jokowi Melalui Wiranto Tuai Banyak Kecaman Pengamat Politik.

Penjelasan Wiranto tentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir indonesia (HTI) kepada para awak media.

VIP99NEWS-. Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto.

Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait proses pembubaran HTI.

Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI anti- Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

"Sekarang kalau kami dibilang anti- Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti- Pancasila?" ujar Ismail Rabu (3/5/2017).

Ismail juga mengaku bingung atas wacana pembubaran HTI.

"Kami tidak tahu apa masalahnya sehingga harus dibubarkan? HTI itu bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum," ujar Ismail.

"Kalau mengikuti peraturan, disebutkan bahwa pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan. Ya tapi sebelum ke sana, kami harus tahu dahulu apa yang menjadi persoalan," lanjut dia.

Ismail sekaligus mengonfirmasi bahwa HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat.

Read More

Wiranto "Tengai" Perbedaan Pendapat Tentang Isu Makar Dari Institusi Polri Dan TNI. Apa Hasilnya....??

VIP99NEWS-. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku akan segera memanggil PanglimaTNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Tito Karnavian.
Pemanggilan ini untuk membahas perbedaan pandangan antara kedua pimpinan institusi soal upaya makar terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Nanti akan saya kumpulkan untuk menjawab pertanyaan ini," kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam, Gatot menyebut upaya makar tidak akan mungkin dilakukan kelompok Islam untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Gatot menilai, adanya kabar soal upaya makar dalam aksi unjuk rasa bela agama itu adalah berita bohong atau hoax untuk menakuti rakyat Indonesia.

Dia merasa tersinggung dengan adanya informasi yang berkembang di masyarakat, yang mengaitkan aksi umat Islam dengan upaya kudeta pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal sebelumnya, pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang dituduh akan melakukan upaya makar terhadap pemerintah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto enggan mengomentari pernyataan Gatot. Namun ia mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus dugaan makar masih bergulir di Polda Metro Jaya.

Penangkapan pertama terjadi pada 2 Desember 2016, saat aksi Bela Islam 212 digelar.
Saat itu polisi menangkap Ahmad Dhani, Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar.

Penangkapan kedua dilakukan pada 30 Maret 2017.
Penangkapan dilakukan menjelang aksi damai 31 Maret atau yang lebih dikenal 313.
Orang-orang yang ditangkap yaitu Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat orang lain berinisial ZA, IR, V, dan M. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Read More

HEBOH...!! Beredar Isu "Panasnya" Presiden Jokowi Dengan Tiongkok Karena Tidak Terima Pemberitaan South China Morning Post

VIP99NEWS-. Beredar isu pemerintah indonesia protes dengan pemerintah tiongkok dikarenakan presiden joko widodo tidak terima dengan pemberitaan South China Morning Post.

"Menanggapi artikel Jake Van Der Kamp di South China Morning Post 1 Mei 2017, perlu kami jelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengutarakan angka perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam konteks posisi Indonesia di antara negara-negara anggota G-20," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (5/5/2017).

Bey mengatakan, pada saat Presiden berbicara tentang peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, di layar sedang terpampang tayangan mengenai pertumbuhan ekonomi negara-negara G-20 yang menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah India dan RRT.

Inilah konteks penjelasan Presiden kepada sekitar 5.000 warga Indonesia yang hadir di Asia World Expo, Hong Kong, 30 April 2017.

Namun, lanjut Bey, dalam artikelnya, Van Der Kamp menyatakan Presiden keliru karena peringkat Indonesia bukan ketiga, melainkan ke-13 di dunia. Ia menegaskan bahwa kritik Van Der Kamp ini justru yang keliru.

"Van Der Kamp tidak mengetahui latar belakang penjelasan Presiden dan kemungkinan besar tidak hadir di ruangan saat Presiden Joko Widodo menjelaskan tayangan itu. Van Der Kamp sudah mengambil kesimpulan yang sangat keliru tanpa memahami konteks pembicaraannya," ucap Bey.

"Kami telah mengirimkan penjelasan ini melalui surat elektronik kepada pihak South China Morning Post untuk segera dimuat," tambah dia.

Read More

Kelompok Islam Tertentu Sudah Tidak Memiliki Intoleransi Lagi, Indonesia Sudah Tidak Seperti Dulu lagi. Kata: Syafii Maarif

VIP99NEWS-. "Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila....Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi....Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia."

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi Maarif menilai saat ini fenomena sikap intoleransi sudah melebihi ambang batas.

"Menyikapi masalah ini maka negara tegas akan sikap yang mengarah pada intoleransi ini," kata Syafii Maarif saat menjadi pembicara pada diskusi ke-Bhinnekaan di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, Syafii menegaskan bahwa sikap intolerensi tersebut sudah tergolong dapat mengancam ke-Bhinneka-an Indonesia kedepannya.

"Pokok permasalahan ada pada implementasi sila kelima Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih melayang-layang tinggi. Inilah yang menjadi celah paham radikalisme yang memicu sikap intoleransi. Ibaratnya rumput kering bagi munculnya fenomena-fenomena belakangan ini. Ditambah dengan sikap arabisme yang salah jalan dan diimpor ke Indonesia," katanya.

Menurut dia, ada implementasi dan pemahaman salah tentang Islam. Salah satunya menganggap apapun yang berbau Arab adalah Islam. Cara pandang inilah yang sedang tren di beberapa golongan saat ini. Kemudian adalah menganggap yang tidak sepemahaman adalah insan berbeda golongan.

"Sikap-sikap seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Bahkan dalam Quran juga tidak ada pemaknaan seperti ini. Lalu muncul anggapan Syiah, Sunni dan kelompok lainnya. Sikap seperti ini di Quran tidak ada, tidak mengenal kelompok. Lalu orang muslim yang bukan Arab percaya semua yang dari Arab itu Islam, ini tidak tepat," katanya.

Ia mengatakan, diakui pengaruh dari ISIS Telah masuk ke Indonesia. Meski tidak secara frontal tapi upaya mengganggu ke-Bhinneka-an terasa kental.

"ISIS adalah manifestasi dari peradaban Arab yang sedang bangkrut. Parahnya pemahaman dan idiologi di dalamnya mendapat angin sejuk di Indonesia. Salah satu infiltrasi melalui sosial media sebagai perantara informasi. Peradaban yang sedang bangkrut dan kita terima dengan sikap tidak kritikal. Indonesia saat ini tergolong rentan, jadi memang harus tegas atas idiologi merusak ini," katanya.

Ia juga meminta pemerintah untuk kompak, mulai dari golongan tertinggi hingga pemerintah golongan bawah. Seperti mengawasi dan membatasi gerak organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan masyarakat juga harus lebih kritis dalam berpikir. Membentengi diri atas informasi dan ajakan intoleran. Salah satunya dengan perbanyak membaca dan melakukan tabayun atas informasi yang beredar.

"Saat ini banyak video tersebar isinya sudah tidak nalar hanya menghujat dan kebencian. Islam jadi korban, Quran jadi korban oleh umat Islam yang mengaku paling Islami. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, ini adalah nilai-nilai penting," katanya.

Read More

Isu Kudeta Yang di Tuduhkan Kepada Jendral Gatot Nutmantyo Hanya Bentuk Pelemahan Institusi TNI Sebagai Benteng Pertahanan NKRI

VIP99NEWS-. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kembali bahwa tak ada upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang digembar-gemborkan sebuah pemberitaan.

Jika memang ada upaya makar, Gatot menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan gerakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gatot dalam talkshow "Rosi" yang ditayangkan langsung oleh Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi sebelumnya menanyakan soal aksi unjuk rasa yang diduga ditunggangi aksi makar, serta rayuan terhadap Gatot untuk masuk ke politik praktis.

Mendengar pertanyaan itu, Gatot mengakui bahwa ada pihak yang berusaha untuk menggodanya terjun ke dunia politik.

"Kalau dirayu masuk partai ada, diajak pensiun sama-sama ada," ujar Gatot.

Mendengar jawaban Gatot, Rosiana Silalahi pun berusaha mendalami apakah ada yang berusaha "menggoda" Gatot lebih dari sekedar terjun ke politik.

"'Kalau sesuatu terjadi maka Anda pilihan kami', pernah Anda digoda seperti itu?" tanya Rosi.

"Saya bukan dikatakan digoda ya, tapi yang dikatakan Profesor (Salim Said) tidak semudah itu. Apakah bisa 10 juta demo turunkan Presiden? Enggak bisa. Presiden dipilih secara konstitusi maka diturunkan secara konstitusi pula," kata Gatot.

Menurut dia, sikapnya tersebut sudah sangat jelas.

"Jadi kalau orang sudah tahu sikap saya, enggak akan ajak saya. Percuma! Orang (sudah) gila, (kalau) ajak-ajak saya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.


Isu makar sebelumnya merebak di saat aksi unjuk rasa menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang menyebabkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

Kepolisian mencium adanya upaya makar dengan menunggangi aksi yang diikuti jutaan orang itu.

Setelah itu, aparat kepolisian pun membawa sejumlah orang yang diduga terkait dengan rencana makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Beberapa lama kemudian, isu makar kembali diangkat ke publik setelah jurnalis asing Allan Nairn menulis sebuah artikel investigasi soal upaya kudeta terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga: Kantor Ormas Di Sukabumi Dirusak Orang Tak Dikenal, Dipicuh Masalah Sepelah Antar Ormas 

Artikel itu pertama kali muncul di media online Amerika Serikat, the Intercept. Artikel Allan lalu dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia dan dimuat oleh media online Indonesia, Tirto.

Pokok investigasi Allan adalah, ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan sah Jokowi-JK oleh kekuatan politik asing yang berkomplot dengan kekuatan politik dalam negeri dan TNI.

Dalam tulisannya, Gatot disebut ikut andil dalam upaya makar terhadap Jokowi.

Read More

KPK Didesak Profesional Ungkap Kasus Besar Terkait Korupsi, Hak Angket Tidak Bisa Melemahkan Kinerja Institusi KPK

VIP99NEWS-. Meski tengah dibayangi hak angket DPR, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus bekerja membongkar skandal korupsi di Tanah Air dan tidak terpengaruh.

Menurut mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, KPK harus terus berkomitmen bekerja mengungkap kasus korupsi yang tengah diselidikinya. Sekali lembaga itu menutupi satu kasus, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan KPK.

"Kalau ada yang ditutup-tutupi lalu ada (pihak) yang membuka maka remuk, jatuh KPK," kata Busyro saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

KPK menurut Busyro, tidak tepat untuk terpengaruh oleh hak angket yang digulirkan DPR. Sebagai lembaga, KPK menurutnya adalah lembaga independen yang tidak bisa dikendalikan begitu saja oleh hak angket.

"Undang-undangnya begitu, jadi (KPK) bukan menjadi objek angket itu. Objek angket itu ya aparat penegak hukum di bawah pemerintah, kepolisian, kejaksaan. Pengadilan saja tidak bisa," ucap Busyro.

Busyro menambahkan, dengan dukungan dari banyak pihak, KPK menurut dia juga harus membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh hak angket itu.

"Tidak terpengaruhnya (harus) konkret, yaitu tidak hanya kasus EKTP yang dituntaskan, tapi juga kasus lain harus dibongkar dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Read More

Jika Perang Nuklir Terjadi Antara Korut Dan Amerika, Jepang Akan Terkena Radioaktif Melalui Udara.

VIP99NEWS-. Media pemerintah Korea Utara (Korut) memperingatkan Jepang akan menjadi negara pertama yang menderita dampak buruk jika perang nuklir pecah di Semenanjung Korea. Jepang disebut akan berada di bawah awan radioaktif.

Tokyo diminta tidak melakukan kebijakan bermusuhan dengan Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

”Jika terjadi perang nuklir di semenanjung, Jepang yang menampung basis logistik, basis serangan pasukan AS akan diletakkan di bawah awan radioaktif sebelum negara manapun,” bunyi peringatan  kata surat kabar Korut, Rodong Sinmun, dalam sebuah editorialnya, hari Rabu.

Koran rezim Pyongyang ini mengingatkan Tokyo akan pengalaman sebelumnya yang menjadi korban senjata nuklir, yakni saat Perang Dunia II.

Korut, menurut media itu, akan menjadikan Jepang target utama serangan karena menampung pasukan AS. “Akan ditempatkan di bawah awan radioaktif,” lanjut tulisan media Pyongyang ini.

”Jika Jepang benar-benar memperhatikan kepentingannya, maka harus melakukan upaya penyelesaian masalah Semenanjung Korea secara damai,” lanjut tulisan Rodong Sinmun yang dikutip Kamis (4/5/2017).

”Sebagai negara pertama di dunia yang menderita bencana A-bomb (bom atom), Jepang tahu secara lebih baik dari pada orang lain betapa mengerikannya bencana nuklir ini.”

Read More

Fahri Hamza Terlalu Paksakan Hak Angket Dan Ketuk Palu Secara Sepihak, Kini Dia Dilaporkan KPK Yang Upayah Lemahkan Institusi KPK

VIP99NEWS-. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan dari koalisi masyarakat sipil terkait Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dianggap menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Hal ini lantaran Fahri dianggap secara sepihak mengetok palu persetujuan hak angket terkait atas penyidikan korupsi e-KTP.

"Laporan yang masuk pastinya kami tindaklanjuti, kami telaah. Kami akan lihat mana saja unsur yang membentuk Pasal 21 UU Tipikor. Karena yang dilaporkan terkait dengan indikasi obstruction of justice," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (3/5/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal kelanjutan laporan itu karena harus dipelajari dulu, ‎apakah tindakan Fahri dalam memimpin sidang paripurna bisa disebut menghalangi penyidikan atau tidak.

"Tentu harus dikaji lebih jauh, apa saja yang kemudian diduga menghambat proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil yakni ICW, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem mengadukan Fahri Hamzah ke KPK karena dianggap menghalangi penyidikan e-KTP melalui ketok palu hak angket di sidang paripurna.

Ini menyusul Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan sidang paripurna mengetok palu persetujuan hak angket. Padahal dalam sidang tersebut, masih ada sejumlah anggota dewan yang menyampaikan interupsi atas hak angket itu.

Atas tindakannya itu, Fahri dinilai‎ menyalahgunakan wewenang saat memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket pada Jumaat (28/4/2017).

Fahri juga dianggap melanggar Pasal 21 UU Tipikor, karena dianggap melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice karena tidak adanya musyawarah maupun mekanisme voting dalam memutuskan hak angket untuk KPK.

Read More

Terkuak Penyidikan KPK Terkait Kasus SKL BLBI Yang Merugikan Negara Rp. 3,7 Triliun. Siapakah Dia..??

VIP99NEWS-. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

KPK pun bakal menelusuri obligor lain yang menerima SKL BLBI. Sejauh ini, KPK baru menelusuri penerbitan SKL BLBI dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penyelidikan dan penyidikan terhadap penerbitan SKL BLBI untuk BDNI ini membuka peluang menjerat obligor lain.

"Terkait pengembangan pada (obligor) yang lain, jika ada informasi yang kita temukan tentu saja terbuka untuk kami cermati lebih lanjut," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Mei 2017.

Namun, menurut Febri masih banyak hambatan dari dalam diri KPK untuk menelusuri obligor lain yang diduga menerima SKL BLBI dari BPPN.

"Untuk penanganan kasus di penyidikan kami masih tangani untuk satu obligor. Dan ini tentu membutuhkan energi dan sumber daya yang cukup banyak. Kami harus pelajari dengan sangat rinci karena kita harus yakin betul," katanya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL itu diduga merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Read More

Hasil Penyelidikan Polisi Dugaan Pembakaran Karangan Bunga di Balaikota Atas Instruksi Seseorang. Siapakah Dia..?

VIP99NEWS- Polisi tengah menyelidiki pembakaran karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang ditempatkan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, oleh para buruh pada aksi "May Day" (1/5/2017).

"Berkaitan dengan pembakaran bunga, apakah ada yang nyuruh, apakah itu bagian dari kegiatan unras (unjuk rasa), dari kelompok mana, dari daerah mana, masih kami identifikasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/5/2017).

Argo mengatakan, kasus tersebut ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Pihaknya pun mempersilahkan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembakaran karangan bunga itu untuk melapor ke kepolisian.

Argo menduga, pembakaran bunga tersebut tak terencana dan hanya perbuatan reaktif dari para pendemo.

Terkait informasi mengenai adanya orator yang memerintahkan agar massa membakar karangan bunga tersebut, Argo mengaku belum mengetahuinya.

Ia menyambut positif jika ada masyarakat yang mempunyai barang bukti berupa instruksi pembakaran dari orator tersebut. "Kalau ada rekamannya ya bagus," kata Argo.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter sebelumnya mengatakan, instruksi pembakaran karangan bunga di depan Balai Kota, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh buruh, Senin (1/5/2017), berasal dari salah satu orator aksi.

Jupan mengatakan, ia sendiri hadir dan mendengar ada instruksi yang diteriakan oleh orator aksi yang berada di atas mobil komando.

Selain itu, rekaman video yang didapatkannya memperlihatkan adanya instruksi seperti yang ia lihat.

"Oknum (Instruksi pembakaran) sudah jelas dari mobil komando. Kan ada ajakannya. Ada pasti dong ada rekamannya," ujar Jupan di IRTI Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Read More

Titik Terang Mulai Terungkap Dibalik Penyiraman Air Keras Pada Novel Baswedan, Setalah 19 Saksi Diperiksa. Siapakah dia..??

VIP99NEWS- Polisi telah berhasil secara cepat menangkap tersangka pemberi keterangan tidak benar atau palsu untuk sidang kasus mega korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani setelah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian yang dengan waktu lima hari telah berhasil meringkus politikus partai Hanura tersebut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017) dini hari.

Lalu bagaimana dengan nasib pengungkapan pelaku teror dan aktor intelektual penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang hingga saat ini masih belum berhasil dibongkar oleh polisi. Padahal, kejadian itu terjadi pada 11 April 2017 lalu.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono penyelidikan kasus teror Kasatgas kasus korupsi mega korupsi pengadaan e-KTP itu terus dilakukan. Pasalnya, polisi masih terus memintai keterangan dari para saksi dan ahli.

"Kemudian, untuk kasus diluar kasus ini (Miryam) Novel Baswedan. Kita masih lakukan penyilidikan kita masih periksa dokter yang mengeluarkan visum baru kita terima dan nanti akan diperiksa korban. Kita sudah periksa 19 saksi kita akan pelajari dan analisa dengan saksi dan ahli serta barang bukti yang ada," ujar Argo di Gedung KPK saat menyerahkan Miryam, Senin (1/5/2017).

Dalam perkembangan kasus ini, Argo hanya meminta kepada publik untuk terus bersabar dan mendukung kinerja aparat dalam mengungkap pelaku teror dan aktor intelektual di balik teror Novel Baswedan.

"Kita sabar tunggu saja perkembangan. Bahwa penyidik telah bekerja," tutup Argo.

Hingga saat ini, Novel Baswedan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Singapura. Terakhir, kondisi mata Novel berangsur baik dan dalam proses pemulihan.

Read More

KPK Telusuri Ternyata Ada Partai Besar Yang Bantu Pelarian Miryam S Haryani, Ternyata Anggota Partai Tersebut Paling Banyak Mendapat Jatah Korupsi.

VIP99NEWS- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri keterlibatan pihak tertentu yang diduga membantu anggota DPR Miryam S Haryani melarikan diri menghindari penyidikan KPK.

Hal itu dikatakan penyidik KPK Tessa Mahardika, seusai serah terima tersangka dari Polda Metro Jaya kepada KPK.

"Pihak-pihak yang patut dikenai Pasal 21 masuk dalam pertimbangan kami, tapi fokus kami lebih dulu untuk menyelesaikan perkara inti Ibu Miryam," ujar Tessa dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (1/5/2017).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi penyidikan dapat dikenai sanksi pidana.

Ancaman hukumannya paling singkat tiga tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, saat ditangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Miryam sedang bersama salah seorang anggota keluarganya. Namun, Miryam mengaku sedang menunggu seorang temannya.

"Siapa saja yang bantu, tentunya kami sudah menginterogasi Ibu MSH. Kami dapatkan beberapa info yang akan kami sampaiakn pada KPK," kata Argo.

Sebelumnya, Miryam telah beberapa kali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.

KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Miryam di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Namun, saat itu KPK tidak menemukan Miryam di kediamannya.

Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

KPK meminta bantuan Mabes Polri untuk melakukan pencarian terhadap Miryam.

KPK memasukan Miryam ke dalam daftar pencarian orang. Politisi Partai Hanura tersebut juga telah dicegah ke luar negeri.

Read More

Kinerja TNI Membangun Jalan di Bengkulu Membuahkan Hasil, Jalan Sepanjang 5 Kilometer Bisa Dinikmati Masyarakat Sekitar

Ilustrasi Foto Jalan Yang di Bangun TNI

VIP99NEWS- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan sejak 5 April 2017, telah menampakkan hasilnya.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0409 Rejang Lebong, Kapten Inf Retno Suwarno, menuturkan, memasuki hari terakhir pelaksanaan TMMD di tiga lokasi di Kabupaten Kepahiang, jalan baru yang telah dibuka sepanjang lima kilometer.

"Pembukaan jalan baru sepanjang 5 kilometer sudah 100 persen. Untuk pekerjaan fisik lainnya juga ditargetkan sudah selesai sebelum tanggal 4 Mei nanti," jelas Retno, Senin (1/5/2017).

Sementara untuk pekerjaan pembuatan jembatan beton, kata dia, saat ini tinggal tahap akhir dengan kondisi 99 persen.

Seterusnya untuk pemasangan gorong-gorong tersebar di tujuh lokasi dengan kemajuan fisik 85 persen.

Sedangkan untuk kegiatan pembuatan plat deuker sebanyak tiga unit saat ini juga dalam tahap penyelesaian dengan kemajuan mencapai 80 persen.

Pelaksanaan TMMD ke-98 yang digelar di Kabupaten Kepahiang terhitung sejak 5 April-4 Mei itu, melibatkan 180 personel.

Personel tersebut mencakup anggota TNI sebanyak 122 orang, anggota Polri dari Polres Kepahiang sebanyak 11 orang, PNS Kodim 0409 Rejang Lebong dua orang, PNS Pemkab Kepahiang 15 orang serta 30 orang unsur dari masyarakat setempat.

Selain melibatkan ratusan personel militer dan sipil dalam pelaksanaan TMMD kali ini juga menggunakan dua unit alat berat berupa exavator dan satu unit buldozer.

Alat berat ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan pembukaan jalan yang medannya cukup berat.

Read More